TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Gubernur Jatim dan Bengkulu Bangun Misi Dagang

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan misi dagang yang dibangun dengan Provinsi Bengkulu terkait tiga bidang perekonomian.

"Pertanian, perkebunan, peternakan, tiga sektor itu yang punya potensi besar untuk membangun kemitraan dengan Provinsi Bengkulu, tentu sektor-sektor yang lain juga akan dilakukan penajaman," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Bengkulu, dikutip hari ini.

Menurut Khofifah, kerja sama ini sebagai upaya saling dukung dalam membangun perekonomian daerah dengan membangun jaringan perdagangan dengan seluruh daerah di Indonesia. Dari ketiga sektor yang disebutkan, ia mengaku ada potensi yang sangat besar untuk dilakukan kolaborasi dan kerja sama antara kedua provinsi. Hasilnya, tidak sekadar meningkatkan roda perekonomian, lebih dari itu mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

"Bengkulu ini provinsi ke-30 yang kami datangi untuk misi dagang. Kalau titik kunjungan sudah 33 provinsi, karena ada provinsi yang dua kali minta dikunjungi,” ungkapnya.

Dengan demikian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani nota kesepahaman atau MoU di Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Bengkulu, Minggu (2/7/2023).

Adapun MoU kerjasama tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan kedua provinsi. Selanjutnya, MoU antara Pemprov Jawa Timur dengan Pemprov Bengkulu tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) oleh 13 OPD, 8 BUMD dan 5 Asosiasi dari kedua Provinsi.

"Penajaman kerjasama di empat sektor yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan ini memiliki potensi besar untuk dibangun kemitraan oleh kedua provinsi," pungkas Khofifah.(Kelly Pabelasary)