PajakOnline.com—Industri kreatif menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Karenanya pemerintah memberikan prioritas, baik dalam pengembangan dan pengelolaannya.
Sektor industri kreatif terbagi menjadi berbagai jenis, serta memiliki kewajiban yang sama, yakni patuh melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Jenis-jenis pajak apa saja yang dikenakan pada industri kreatif?
Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) membagi ke dalam 16 sub sektor ekonomi kreatif, di antaranya:
- Aplikasi dan Pengembang Permainan
- Arsitektur
- Desain Interior
- Desain Komunikasi Visual
- Desain Produk
- Fashion
- Film, Animasi, dan Video
- Fotografi
- Kriya
- Kuliner
- Musik
- Penerbitan
- Periklanan
- Seni Pertunjukan
- Seni Rupa
- Televisi dan Radio
Adapun jenis-jenis pajak dalam industri kreatif sebagai berikut:
- PPh Pasal 21
Para pelaku industri kreatif yang memiliki tenaga kerja wajib membayarkan pajak penghasilan (PPh) 21. Besaran tarif mengikuti ketentuan yang berlaku.
- PPh Pasal 22
Bagi pelaku industri kreatif yang melakukan kegiatan berkaitan dengan ekspor dan impor, wajib membayar PPh pasal 22 ke pihak pemungut pajak penghasilan tersebut. - PPh Pasal 23
Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh 21. Pelaku ekonomi kreatif yang melakukan kegiatan berkaitan dengan objek PPh pasal 23 ini wajib membayarkannya sesuai tarif berlaku. - PPh Pasal 25
PPh Pasal 25 merupakan pajak yang dibayarkan secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak. Tarif yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - PPh Pasal 26
Jika pelaku industri kreatif melibatkan wajib pajak luar negeri, harus memungut atau memotong pajak penghasilan pasal 26. Tarif untuk pajak penghasilan ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - PPh Badan
Sebagai badan usaha, pelaku industri kreatif wajib membayarkan PPh Badan setiap tahunnya. PPh Badan ini dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh selama tahun pajak berjalan tanpa pengecualian, baik itu usaha skala UMKM maupun perusahaan besar. Tarif PPh Badan adalah 25%. - PPh Final
Selain PPh Badan, pelaku ekonomi kreatif yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun, dapat memilih untuk memanfaatkan PPh Final. Artinya, penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima. Tarif yang berlaku untuk PPh Final saat ini adalah 0,5%. - PPN
Jika pelaku ekonomi kreatif memiliki jumlah penjualan barang/jasa lebih dari Rp4,8 miliar, wajib memungut PPN sebesar 10% atas penjualannya. Pungutan atau pemotongan tersebut harus dilaporkan setiap akhir masa pajak melalui SPT Masa PPN. - Pajak Daerah
Pelaku ekonomi kreatif turut wajib membayar pajak daerah tempatnya berusaha. Adapun besaran tarif akan berbeda, tergantung pada peraturan daerah yang berlaku.
Kebijakan Pajak untuk Ekonomi Kreatif
Bagi kalangan industri kreatif, tarif pajak masih dirasakan besar, terutama pajak daerah yang tidak sama rata, menjadi salah satu penghambat perkembangan bisnis.
