TRENDING
Pajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum Global
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kereta Cepat Jakarta Bandung dan LRT Jabodebek Meluncur 18 Agustus 2023

· ·

Kereta Cepat Jakarta Bandung dan LRT Jabodebek Meluncur 18 Agustus 2023

PajakOnline.com—Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan, operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung akan dimulai pada 18 Agustus 2023. Peluncuran Kereta Cepat ini juga akan dilakukan bersamaan dengan LRT Jabodebek.

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, peluncuran Kereta Cepat tidak akan mengalami kemunduran lagi. Sebab, sebelumnya terdapat kabar bahwa operasional Kereta Cepat akan diundur hingga Januari 2024.

Dia mengatakan, kedua moda transportasi tersebut akan saling terintegrasi di Stasiun Halim, melalui jembatan penghubung. Masyarakat yang ingin menaiki Kereta Cepat dapat berganti moda ke LRT Jabodebek di stasiun tersebut dan sebaliknya.

Tak hanya itu, Kereta Cepat dan LRT Jabodebek juga akan terkoneksi dengan moda transportasi umum lainnya seperti TransJakarta, taksi online.

"Kereta Cepat dan LRT Jabodebek nanti juga akan terkoneksi dengan Stasiun LRT Dukuh Atas, dengan TransJakarta yang mungkin sebagian besar dioperasikan oleh Perum PPD," katanya dikutip hari ini.

Kementerian BUMN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meningkatkan konektivitas antarmoda. Ia mengatakan integrasi dan pelayanan yang optimal akan memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna transportasi umum.

Menurutnya proses integrasi yang berjalan dengan baik tidak hanya menimbulkan efek positif bagi masyarakat, tetapi juga perusahaan pengelola layanan transportasi. Sebab, semakin optimal layanan transportasi umum, maka semakin banyak masyarakat yang akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Tentunya pendapatan perusahaan juga akan naik karena feeder system-nya terinterkoneksi. Ini sebenarnya adalah tujuan akhir yang kami harapkan bahwa nantinya masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan umum seperti di Singapura, Jepang, dan lainnya,” katanya. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines