PajakOnline.com—Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41,0% Pagu APBN (Pagu), tumbuh 0,9% (yoy) sampai dengan 30 Juni 2023. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp891,6 triliun (39,7% dari Pagu), ditopang Belanja K/L sebesar Rp417,2 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp474,4 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sebanyak 55,2% dari BPP atau sebesar Rp492,0 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, Pendidikan, Infrastruktur, maupun sektor pelayanan publik lainnya.
“Dari sektor Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, BPP digunakan untuk memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta. Manfaat perlindungan sosial juga diberikan dalam bentuk bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat dan mesin, serta bantuan ternak.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai jenis subsidi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain: subsidi dan kompensasi listrik untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 Kg untuk 3,3 juta metrik ton, subsidi dan kompensasi BBM untuk 7.169,4 ribu kilo liter, dan subsidi perumahan sebanyak 84,5 ribu unit,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita (Kinerja dan Fakta) Edisi Juli 2023.
Menkeu mengungkapkan, di sektor Pendidikan, pemerintah telah merealisasikan Program Indonesia Pintar untuk 10,9 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 710,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (Kemenag) untuk 6,0 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk 197 PTN, serta Kartu Prakerja untuk 529 ribu peserta.
Sementara itu, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, pemerintah telah melakukan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur untuk berbagai manfaat, antara lain: sarana dan prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi. Selain itu, alokasi belanja infrastruktur juga digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, antara lain untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 38,4 ribu Kepala Keluarga.
“Ini adalah APBN yang operasinya langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan berbagai hal tersebut, masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi karena ekonomi dunia berubah terus. Harga komoditas naik turun, dan shock terjadi di bidang pangan energi maupun disrupsi sisi supply,” papar Menkeu Sri Mulyani.
Guna menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat, pemerintah juga menambah anggaran sebesar Rp8,0 triliun dalam bentuk bantuan pangan beras tambahan sebanyak 10kg/KPM/bulan mulai Oktober hingga Desember 2023 kepada 21,35 juta KPM.
Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Juni 2023 telah tersalur sebesar Rp364,1 triliun (44,7% Pagu), melambat 1,0% (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyiapan syarat salur DAU spesifik tahap 2 oleh Pemda, serta adanya proses verifikasi sisa Dana BOS TA sebelumnya untuk satuan pendidikan penerima Dana BOS yang dilakukan oleh APIP daerah. Penyaluran TKD dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan urusan daerah serta pembangunan sarana prasarana dan operasionalisasi layanan publik di daerah, antara lain: pembangunan infrastruktur dan dukungan operasional di bidang pendidikan, kesehatan, irigasi, air minum, pertanian, transportasi, pariwisata, pengembangan perekonomian, lingkungan hidup, dan pembangunan desa.
Pembiayaan Investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan akhir Juni 2023, Pembiayaan Investasi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 114.500 unit rumah di 386 kota/kabupaten, melalui LMAN untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) meliputi Jalan Tol, Bendungan, Pelabuhan, Irigasi, Air Baku, Jalur Kereta Api, Ibu Kota Negara, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk mencerdaskan bangsa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemerintah juga berkomitmen memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Penyaluran hibah melalui LDKPI sejak 2020 – Juni 2023 telah diberikan untuk 32 negara, antara lain Timor Leste, Kep. Solomon, Fiji, Pakistan, Afganistan, Palestina, dan Ethiopia.
Untuk Layanan Advokasi, Konsultan Pajak, Pendampingan di Pengadilan Pajak, Anda dapat menghubungi konsultan kami melalui komunikasi HP/WA 0889676695506 atau mengisi klik: 
