PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.01/2020 tentang pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dalam peraturan terbaru ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak melalui KSWP dalam pemberian pelayanan publik tertentu.
“Guna mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan nonpajak,” demikian bunyi penggalan salah satu pertimbangan terbitnya beleid tersebut, seperti kami kutip pada hari ini Rabu (25/11/2020).
DJP juga memandang perlunya pemenuhan upaya pencegahan korupsi yang lebih optimal oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi juga perlu ditindaklanjuti dalam peraturan kementerian/lembaga.
Dalam Pasal 2 disebutkan unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan pelayanan publik tertentu harus melakukan KSWP untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Adapun Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid.
Jika Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid, proses pemberian layanan publik tertentu dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika memuat status tidak valid, permohonan layanan publik tertentu tidak diproses lebih lanjut.
Permohonan layanan publik tertentu yang tidak diproses tersebut dapat diajukan kembali setelah pemohon memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Adapun pelayanan publik tertentu yang dimaksud mencakup 36 pelayanan.
Rinciannya sebagai berikut;
- Perizinan penilai publik;
- Perizinan kantor jasa penilai publik;
- Perizinan cabang kantor jasa penilai publik;
- Perizinan aktuaris publik;
- Perizinan kantor konsultan aktuaria;
- Perizinan akuntan publik;
- Pendaftaran rekan non-akuntan publik;
- Perizinan kantor akuntan publik;
- Perizinan cabang kantor akuntan publik;
- Pendaftaran akuntan beregister;
- Perizinan kantor jasa akuntan;
- Perizinan cabang kantor jasa akuntan;
- Perizinan operasional balai lelang swasta nasional, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- Perizinan operasional balai lelang patungan swasta nasional, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, dan/ atau swasta asing yang bekerja sama;
- Permohonan pemanfaatan barang milik negara yang berada pada pengelola barang atau pengguna barang dengan mekanisme sewa, kerjasama pemanfaatan, kerjasama penyediaan infrastruktur, bangun guna serah, atau bangun serah guna;
- Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II;
- Permohonan perpanjangan masa jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II, dan/ atau perubahan nama Pejabat Lelang Kelas II;
- Permohonan lelang eksekusi dan non-eksekusi atas barang milik swasta, badan hukum, atau badan usaha;
- Perizinan dealer utama (bank dan perusahaan efek);
- Perizinan peserta lelang surat berharga syariah negara (bank dan perusahaan efek);
- Perizinan mitra distribusi surat utang negara;
- Sertifikasi ahli kepabeanan;
- Registrasi kepabeanan;
- Pembukaan blokir akses kepabeanan;
- Perizinan tempat penimbunan berikat;
- Perizinan tempat penimbunan sementara;
- Perizinan kemudahan impor tujuan ekspor;
- Perizinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
- Perizinan perusahaan jasa titipan;
- Perizinan pusat logistik berikat;
- Izin praktik konsultan pajak;
- Peningkatan izin praktik konsultan pajak;
- Perpanjangan masa berlaku kartu izin praktik konsultan pajak;
- Penerbitan kembali salinan izin praktik dan/atau kartu izin praktik konsultan pajak karena hilang;
- Penerbitan kembali kartu izin praktik konsultan pajak karena perubahan data diri; dan
- legalisasi fotokopi salinan izin praktik dan/atau kartu izin praktik konsultan pajak.
PMK ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 22 Oktober 2020.
