TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Masa Berlaku Sertel Habis, Begini Perpanjangnya

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—E-Faktur diberlakukan dengan tujuan memudahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat faktur pajak. Agar dapat membuat e-faktur dan melaporkan pajaknya, PKP harus memiliki sertifikat elektronik atau Sertel terlebih dahulu. Sertel ini diperlukan PKP untuk menjalankan beberapa fungsi yang tersedia dalam aplikasi e-faktur. Berikut ini fungsi penting sertel:


  •  Untuk meminta nomor seri faktur pajak melalui situs yang ditentukan oleh DJP.

  •  Untuk membuat faktur pajak.

  •  Untuk memanfaatkan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DJP.


Sementara itu, sertifikat pajak yang diberikan oleh DJP memiliki masa berlaku, yakni 2 tahun sejak diperoleh. Aturan mengenai masa berlaku sertel ini secara otomatis membuat PKP wajib melakukan pembaruan. Sebab, apabila sertifikat elektronik sudah habis masa berlakunya, maka PKP tidak dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang tersedia pada aplikasi e-Faktur.

Oleh karena itu, untuk memperpanjang sertel, PKP harus mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Untuk mengetahui masa berlaku, wajib pajak dapat mengeceknya di control panel. Dalam control panel ini kemudian wajib pajak masuk ke bagian internet options dan masuk lagi ke tab content.

Dalam tab content tersebut tertera tautan certificates yang memuat informasi mengenai tanggal persisnya sertifikat elektronik dan aplikasi e-Faktur harus diperbaharui.

Adapun cara memperpanjang sertifikat elektronik e-Faktur, antara lain:


  •  Surat permintaan sertifikat elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus pajak PKP.

  •  Menyertakan surat pernyataan persetujuan penggunaan surat elektronik DJP. Surat pernyataan ini dilengkapi dengan materai.

  •  Menyertakan SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir beserta fotokopinya.

  •  Menyertakan bukti penerimaan tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir beserta fotokopinya.

  •  Menyertakan KTP/Paspor/KITAS/KITAP pengurus PKP beserta fotokopinya.

  •  Menyertakan kartu keluarga pengurus beserta fotokopinya.

  •  Melampirkan Softcopy foto terbaru pengurus PKP.

  •  Menyiapkan password untuk permintaan nomor seri faktur pajak.


Pada saat melakukan pembaharuan sertifikat elektronik ini, PKP diperbolehkan memasukkan passphrase yang berbeda dengan passphrase yang lama. Setelah memperbaharui sertifikat elektronik, PKP tidak perlu lagi melakukan registrasi ulang pada aplikasi e-Faktur atau mengganti aplikasi e-Faktur. PKP hanya perlu menghubungkan patch sertifikat elektronik yang sudah diperbaharui dengan aplikasi e-Faktur. Data-data yang ada juga tidak hilang ketika sertifikat elektronik sudah diperbaharui.(Kelly Pabelasary)