PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan peraturan mengenai mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai berstatus tidak tetap. Aturan yang dimaksud, adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2024.
Dalam PMK 168/2023 tercantum pegawai tidak tetap didefinisikan sebagai pegawai yang hanya menerima penghasilan bila bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, unit yang dihasilkan, atau penyelesaian pekerjaan.
"Penghasilan pegawai tidak tetap dapat berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan," demikian kutipan Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK 168/2023.
Dalam PMK 168/2023, disebutkan dasar pengenaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilannya tidak secara bulanan dengan nominal harian hingga Rp2,5 juta, adalah penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari.
PPh Pasal 21 dihitung menggunakan tarif efektif harian yang terlampir pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yang telah diteken Presiden Joko Widodo pada 27 Desember 2023 dan berlaku sejak awal tahun ini.
Dalam PP 58/2023, tarif efektif PPh Pasal 21 untuk penghasilan bruto harian senilai maksimal Rp450.000 adalah sebesar 0%. Sementara penghasilan bruto harian di atas Rp450.000 hingga Rp2,5 juta dikenakan tarif efektif sebesar 0,5%.
Sedangkan, jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan secara bulanan, tetapi nominalnya lebih dari Rp2,5 juta per hari, maka dasar pengenaan PPh Pasal 21 adalah 50% dari penghasilan bruto. PPh Pasal 21 ini dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.
Adapun, tarif yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21, yakni Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh, adalah sebagai berikut:
