Memproyeksi Effort DJP Pasca Pandemi Covid-19

Oleh Abdul Koni, Managing Partners PajakOnline Consulting Group

PajakOnline.com—Pemerintah cukup responsif dalam upaya mencegah dampak ekonomi dari pandemi virus corona atau Covid-19. Kebijakan fiskal di bidang perpajakan telah digelontorkan baik dalam bentuk administrasi yaitu perpanjangan deadline pelaporan dan mempermudah proses pelaporan hingga memberikan insentif perpajakan melalui PMK Nomor 44 Tahun 2020 berupa PPh Final DTP bagi WP UMKM, PPh Pasal 21 DTP, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan Restitusi PPN dipercepat.

Kebijakan fiskal di bidang perpajakan ini tentu akan berpengaruh pada kebijakan pajak dalam jangka menengah-panjang.

Berbagai strategi konsolidasi fiskal atau penyehatan APBN akan ditempuh, salah satunya tentu melalui peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.

Pandemi Covid-19 sedikit banyaknya memberikan banyak pelajaran bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terutama di sektor pelayanan berbasis Teknologi Informasi. Kondisi yang memaksa hampir seluruh petugas melakukan pekerjaan dari rumah atau secara work from home (WFH). Mengharuskan DJP menyediakan layanan-layanan berbasis online yang saat ini beberapa telah tersedia pada layanan-layanan di laman resmi pajak.go.id.

Kanwil DJP Jakbar Tetapkan Pemenang Lelang Serentak Atas 14 Aset Sitaan

Sabar Jangan Emosi Dulu, PPN 12% Tunggu Pengumuman Pemerintah

Viral Boikot PPN 12% di Media Sosial, Ini Kata DJP

Penerimaan Pajak Kanwil Bengkulu dan Lampung Capai Rp7,18 Triliun

WP Beritikad Baik, Kantor Pajak Kembalikan Harta yang Disita

Teknologi Informasi akan menjadi tools yang digunakan oleh DJP guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bahkan bukan tidak mungkin e-audit pun bisa dilakukan melalui teknologi informasi ini.

Teknologi informasi yang dibangun tentu akan mempermudah petugas pajak melakukan pengawasan dan analisa terhadap data dan atau laporan yang dilakukan wajib pajak. Dengan teknologi informasi pun, kegiatan ekstensifikasi untuk memperluas basis pajak lebih mudah dilakukan.

Sementara itu, kegiatan intensifikasi tentu akan lebih ditingkatkan guna meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pemerintah dalam upaya menyehatkan APBN.

Target peningkatan penerimaan pajak akan difokuskan, baik kepada wajib pajak yang belum patuh maupun terhadap wajib pajak yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pembayaran pajaknya. Wajib pajak besar orang pribadi atau High Net Worth Individual (HNWI) bukan tidak mungkin menjadi salah satu target intensifikasi perpajakan.

Kebijakan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/Pj./2020 akan dilakukan seoptimal mungkin guna tercapainya target penerimaan.

Wajib pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan tinggi akan masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) yang akan dianalisa untuk ditindaklanjuti apakah akan dikategorikan menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) atau tidak.

Salah satu indikator wajib pajak dengan tingkat ketidakpatuhan tinggi adalah belum pernah diperiksa 3 tahun terakhir. Hal ini berarti bagi wajib pajak yang dalam 3 tahun terakhir belum pernah diperiksa akan menjadi target untuk dilakukan pengujian.

Tentunya untuk memastikan bahwa wajib pajak yang belum pernah diperiksa dalam 3 tahun terakhir tersebut akan dikategorikan menjadi DSPP atau tidak, akan melalui pengujian terhadap indikator-indikator yang lainnya seperti analisa terhadap Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), Gross Profit Margin (GPM) dan Net Profit Margin (NPM) dengan benchmarking sejenis, maupun indikator-indikator yang lainnya.

Pasca Pandemi Covid-19, jumlah sengketa pajak diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan gencarnya petugas pajak melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Bagi wajib pajak, tentunya dibutuhkan tax assurance dan pengelolaan manajemen resiko perpajakan yang baik guna mencegah resiko perpajakan yang tidak diinginkan.