TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pajak Bagi WNI yang Bekerja di Luar Negeri

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—World Bank atau Bank Dunia merilis data hampir sembilan juta WNI mencari pekerjaan di luar negeri, hal ini setara dengan 7 persen angkatan kerja di Indonesia. Salah satu alasannya, penghasilan di luar negeri bisa enam kali penghasilan di dalam negeri. Pada dasarnya, Orang Pribadi Warga Negara Indonesia merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri. Hal ini ditunjukkan dengan kewajiban pajak subjektif yang melekat kepadanya.

Namun, jika seseorang Warga Negara Indonesia bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktunya 12 bulan, maka status subjek pajaknya berubah dari Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang (Perpu) Cipta Kerja Pasal 2 ayat (4) huruf C. Dengan demikian, WNI tersebut dapat terbebas dari pengenaan pajak. Karena, Orang Pribadi Warga Negara Indonesia tersebut dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan perpajakan bagi Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan di luar negeri yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-2/PJ/2009 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi pekerja Indonesia di luar negeri.

Dalam peraturan tersebut menjelaskan penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja itu sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri, tidak dikenakan PPh di Indonesia.

WNI yang bekerja di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. WNI bekerja di luar negeri.
2. Lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
3. Memperoleh penghasilan hanya dari luar negeri saja.
4. Telah dikenakan dan membayarkan pajak di luar negeri.
5. Tidak memperoleh penghasilan dari dalam negeri.

Apabila semua syarat di atas sudah dipenuhi, selain tidak dikenakan PPh di Indonesia, kewajiban penyampaian SPT Tahunan pun juga tidak ada.

Namun, berbeda jika Wajib Pajak yang masih mendapatkan penghasilan dari dalam negeri, maka wajib pajak tersebut masih dikenakan PPh di Indonesia dan tetap harus melaporkan SPT Tahunannya. (Azzahra Choirrun Nissa)