PajakOnline.com—Orang Pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri. Hal ini ditunjukkan dengan kewajiban pajak subjektif yang melekat kepadanya.
Tetapi, apabila WNI ini bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka status subjek pajaknya berubah dari Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).
Hal ini diatur dalam Undang (Perppu) Cipta Kerja Pasal 2 ayat (4) huruf c. Dengan demikian, WNI tersebut dapat terbebas dari pengenaan pajak.
Sebelumnya diaspora sering kena pajak ganda dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan,” kutipan Pasal 2 ayat (4) huruf c Perppu Cipta Kerja.
Orang Pribadi Warga Negara Indonesia dengan kondisi seperti itu dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini harus dibuktikan dengan salah satu dokumen pengenal resmi yang masih berlaku di luar negeri tersebut.
Subjek pajak terdiri dari 2, yaitu:
1. Subjek pajak dalam negeri
A. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
B. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri
A. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
B. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
C. Kemudian berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2009, menyebutkan jenis subjek pajak luar negeri satu lagi yaitu pekerja Indonesia di luar negeri. Pekerja Indonesia di luar negeri adalah Orang Pribadi WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. untuk mengetahui terkait pengenaan pajak penghasilan WNI di luar negeri maka harus diketahui terlebih dahulu berapa lama WNI itu berada di luar negeri.
Pengenaan pajak penghasilan WNI di luar negeri
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri yang sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, maka di Indonesia tidak dikenai pajak penghasilan bagi WNI yang berada di luar negeri.
2. Tetapi jika pekerja Indonesia di luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia maka atas penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagaimana konsep yang dianut oleh Indonesia yaitu Word Wide Income (WWI). Dimana pengenaan pajak penghasilan WNI di luar negeri tidak dilihat dari status kewarga negaraan, namun pengenaan pajak pernghasilan berdasarkan domisili atas penghasilan yang didapatkan dari manapun.
Oleh karena itu, pajak penghasilan WNI di luar negeri tidak dikenakan apabila WNI tersebut menjadi Wajib Pajak di luar negeri. Namun jika WNI di luar negeei masih mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka pajak penghasilan WNI di luar negeri masih dikenakan di Indonesia. (Wiasti Meurani)
