Rabu, 14 April 2021
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
NEWSLETTER
PajakOnline.com
 
  • Home
  • Pusat Data
    • Peraturan Pajak
    • Putusan
    • Tax Treaty
    • Alamat KPP
    • Kurs Pajak
  • Layanan
    • Konsultan
      • Jasa PajakOnline Consulting
    • Membership
      • Premium Member Area
    • Daftar Member
  • Edukasi
    • Belajar Pajak
    • Kelas Online
    • Bedah Kasus
  • Event
  • Berita
    • Headlines
    • Sorotan
    • Opini
    • Profil
  • Ragam
    • Business
    • Lifestyle
      • Otomotif
    • Entertainment
    • Renungan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi PajakOnline
  • Login
  • Daftar
  • Home
  • Pusat Data
    • Peraturan Pajak
    • Putusan
    • Tax Treaty
    • Alamat KPP
    • Kurs Pajak
  • Layanan
    • Konsultan
      • Jasa PajakOnline Consulting
    • Membership
      • Premium Member Area
    • Daftar Member
  • Edukasi
    • Belajar Pajak
    • Kelas Online
    • Bedah Kasus
  • Event
  • Berita
    • Headlines
    • Sorotan
    • Opini
    • Profil
  • Ragam
    • Business
    • Lifestyle
      • Otomotif
    • Entertainment
    • Renungan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi PajakOnline
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
PajakOnline.com
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil

Pajak UMKM Jadi Nol Selama 6 Bulan

Mendapatkan prioritas stimulus ekonomi.

Redaksi PajakOnline oleh Redaksi PajakOnline
30/04/2020
in Business, Headlines, Sorotan
0
Pajak UMKM Jadi Nol Selama 6 Bulan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana dalam pameran UMKM. Sumber Foto: Beritagar.id

1.2k
Dibagikan
1.5k
Dilihat
Share on FacebookShare on Twitter

PajakOnline.com—Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kebijakan stimulus ekonomi diprioritaskan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebab, UMKM ini memberikan kontribusi kepada PDB 60 persen dan penyerapan tenaga kerja sampai 97 persen.

”Pelaku usaha di Indonesia ini kan 99 persen UMKM dan mayoritas atau 98 persen lebih itu mikro, level mikro. Jadi Presiden minta relaksasi pinjaman ini seluas-luasnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah, terutama mikro,” ujar Menkop UKM saat Rapat Terbatas, Rabu (15/4/2020).

Baca Juga:

IPO Coinbase, Bitcoin Raih Rekor Nilai Tukar Tertinggi Rp916 Juta

Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dilakukan dengan Banyak Data

Sengketa Pajak, Putusan Pengadilan Jadi Bahan Perbaikan Regulasi

Menkeu Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Jangan Jadi Slogan

PBB Dukung Pemajakan Orang Kaya yang Untung dari Pandemi

Baca Juga: UMKM dan Koperasi Bisa Restrukturisasi Kredit

Untuk itu, menurut Menkop UKM, Presiden Jokowi mengarahkan agar program restrukturisasi pinjaman UMKM, penundaan cicilan bunga, itu juga diberikan bukan hanya kepada penerima KUR atau penerima pinjaman melalui PIP yang disalurkan lewat PNM dengan program Mekaar ULaMM, dan Umi, Pegadaian, dan juga LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), tapi juga penerima pinjaman yang di bawah Rp10 juta melalui BPR, BPRS, melalui koperasi simpan pinjam, melalui koperasi, BMT, dan juga yang lainnya.

Menkop UKM juga menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan agar pelaku usaha ultra mikro itu dimasukkan di dalam program BLT dan ada pinjaman baru bagi usaha kecil dan menengah yang saat ini kesulitan pembayaran.

”Dan ketiga tadi sudah disampaikan adalah penghapusan pajak untuk UMKM selama 6 bulan, jadi di-nol-kan. Lalu stimulus daya beli produk UMKM saya kira itu yang sudah disepakati beberapa waktu lalu,” urai Teten.

Presiden, menurut Teten, juga setuju mengintegrasikan program jaminan sosial Kartu Sembako dengan warung sebagai penyalur sembako sehingga warung-warung tradisional, warung-warung sembako ini bisa tetap bertahan dan punya penghasilan sebagai penyalur sembako.

”Ini bukan gratis, jadi kan sekarang bantuan sosial itu begitu besar digelontorkan kepada masyarakat sehingga ini bisa meningkatkan daya beli, dan kita harapkan warung-warung sembako/warung-warung tradisional ini bisa menarik manfaat dari program jaminan sosial dan Kartu Sembako,” imbuh Menkop UKM.

Baca Juga: Pajak UMKM dan Koperasi Seharusnya 0 Persen

Mengenai berapa angka detail alokasi untuk restrukturisasi pinjaman, lalu tambahan pembiayaan baru, berapa anggaran untuk penambahan program jaminan sosial yang diperluas untuk pelaku usaha mikro, stimulus daya beli, menurut Teten, itu baru akan didetailkan dengan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian dan juga dengan OJK.

”Jadi total sekarang ini kan dari seluruh saluran kredit untuk UMKM itu totalnya ada 70 juta. Nanti yang akan masuk dalam program ini tentu nanti kita akan lihat data analisis ekonominya berapa persen yang betul-betul terdampak sehingga perlu masuk di dalam program,” jelas Teten.

Relaksasi kredit usaha mikro dan ultra mikro ini yang di bawah Rp10 juta, Menkop UKM sampaikan disalurkan bukan hanya melalui BLU di bawah Menteri Keuangan, PIP, yang disalurkan lewat PT Bahana Artha Ventura, LPDB, dan juga PNM, tapi juga lewat BPR, dan koperasi. Ia menambahkan ini nanti implementasinya akan dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan

”Koperasi-koperasi yang kita bantu relaksasi ini tentu adalah koperasi yang sehat. Karena ada koperasi juga yang belakangan ada masalah, ini tidak akan dimasukkan. Saya kira itu ditegaskan oleh Menteri Keuangan,” jelas Menkop UKM.

Baca Juga: UMKM Tangguh Hadapi Dampak Wabah Corona

Presiden, menurut Teten, meminta memang bukan masalah relaksasi tapi tambahan modal baru karena di sektor mikro ini kan sudah ngos-ngosan lah, napasnya sudah habis. ”Nah ini pun nanti ingin saya tambahkan penyalurannya selain dana APBN yang lewat program pemerintah, kita juga akan mengoptimasikan KUR lewat perbankan untuk disalurkan lewat berbagai channel sehingga dalam waktu dekat bisa menjangkau sektor mikro yang sangat luas, yang sangat besar dan luas menyebar di mana-mana,” ujarnya.

Jadi, menurut Menkop UKM, bisa saja nanti disalurkan lewat koperasi simpan-pinjam, BPR, termasuk juga lewat fintech, selain juga lewat PIP. ”Ini nanti lagi kita dalami bagaimana ini bisa lebih mudah. Intinya pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan perintah Presiden,” pungkas Menkop UKM akhiri jawaban.

Sebelumnya, Managing Partner PajakOnline Consulting Group Abdul Koni dalam pemberitaan media ini meminta agar insentif pajak ini diperluas. Sebab, para pengusaha yang terdampak wabah Corona atau Covid-19, bukan hanya mereka yang berusaha di bidang industri atau jasa yang ada dan disebutkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 saja.

Namun, usaha di bidang lain pun, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun turut terdampak Corona, tetapi malah sama sekali tidak mendapatkan insentif pajak.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji kembali batasan jenis usaha yang berhak mendapatkan insentif perpajakan ini,” kata Koni.

Mantan auditor Ditjen Pajak ini meyakini pemerintah akan membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengurangi dampak buruk wabah Corona. “Namun, tetap kita harus kritisi bersama bahwa hampir semua bidang usaha saat ini terkena imbas Covid-19, termasuk sektor UMKM yang perlu kita prioritaskan,” kata Koni.

Ketua Umum Gerakan Masyarakat Wirausaha (Gemawira) Diantri Lapian mengatakan, pemerintah dapat menjadikan UMKM sebagai tulang punggung yang dapat menyangga perekonomian nasional, di saat ini, akibat guncangan dan dampak buruk pandemi virus corona.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Pengusaha Perlu Juga Diberikan ke Sektor UMKM

Oleh karena itu, kata Diantri, pemerintah perlu memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada UMKM seperti menyediakan pinjaman modal yang ramah bagi UMKM, lebih mendorong UMKM untuk menggunakan bahan baku lokal hingga tidak tergantung bahan baku import, kampanye kepada masyarakat untuk menggunakan produk UMKM, lebih intensif memberikan pelatihan dan pembinaan kepada UMKM, meningkatkan keberpihakan kepada UMKM, dan memberikan insentif berupa keringanan pajak kepada UMKM.

“Rencana pemerintah memberikan insentif pajak untuk meredam guncangan ekonomi karena wabah virus corona hendaknya kebijakan yang diambil mampu meningkatkan daya tahan ekonomi, daya beli masyarakat, iklim usaha serta mendorong produktivitas dari wirausaha,” tutur Diantri.

Tags: Konsultan PajakOnlinePajak UMKMPajakOnline Consulting GroupPajakOnline.comPresiden JokowiTeten MasdukiUMKM
Bagikan525Tweet301Kirim

Para Pembayar Pajak yang Budiman, Kami akan kirimkan pemberitahuan berita terbaru

Unsubscribe
Berita sebelumnya

Begini Caranya Mengisi SPT Tahunan Pribadi

Berita selanjutnya

DPR Pastikan Dana Haji Tidak Digunakan untuk Penanganan Covid-19

Baca Berita

Pemilik Wajib Laporkan Keuntungan Bitcoin dalam SPT Tahunan

IPO Coinbase, Bitcoin Raih Rekor Nilai Tukar Tertinggi Rp916 Juta

oleh Redaksi PajakOnline
14/04/2021
0

PajakOnline.com—Bitcoin mencetak rekor tertinggi USD62.741 atau setara Rp916,01 juta pada...

Ini Rincian Fasilitas Pajak untuk Penanganan Wabah Corona

Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dilakukan dengan Banyak Data

oleh Redaksi PajakOnline
14/04/2021
0

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak....

PSBB Jakarta, Sidang Pengadilan Pajak Ditunda

Sengketa Pajak, Putusan Pengadilan Jadi Bahan Perbaikan Regulasi

oleh Redaksi PajakOnline
14/04/2021
0

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan evaluasi atas putusan pengadilan...

Menkeu Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Jangan Jadi Slogan

Menkeu Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Jangan Jadi Slogan

oleh Redaksi PajakOnline
14/04/2021
0

PajakOnline.com—Pencegahan korupsi memerlukan sinergi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kementerian,...

PBB Dukung Pemajakan Orang Kaya yang Untung dari Pandemi

PBB Dukung Pemajakan Orang Kaya yang Untung dari Pandemi

oleh Redaksi PajakOnline
14/04/2021
0

PajakOnline.com—Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan kepada...

Muat berita lainnya
Berita selanjutnya
DPR Pastikan Dana Haji Tidak Digunakan untuk Penanganan Covid-19

DPR Pastikan Dana Haji Tidak Digunakan untuk Penanganan Covid-19

Silakan untuk komentar

Cek Kurs Pajak Up-Date!

Berlaku 14 April 2021 - 20 April 2021
USD14545.00
AUD11111.80
GBP20045.34
SGD10847.19
EURO17268.41
Sumber : 22/KM.10/2021

PajakOnline Consulting Services

Untuk Layanan Advokasi, Konsultan Pajak, Pendampingan di Pengadilan Pajak, Anda dapat menghubungi konsultan kami melalui komunikasi via Telepon 021-89457133, HP/WA 081242379379 dan berkirim e-mail: konsultasi@pajakonline.com

 

Trending

  • Saat Wabah Corona, SPT Tetap Dilaporkan dengan Kemudahan Waktu dan Cara Pelaporan

    Lebih Cepat Lebih Baik Lapor SPT, Paling Lambat Akhir Maret 2021

    37757 dibagikan
    Bagikan 15103 Tweet 9439
  • Ini Wajah Baru Meterai Tempel 2021

    22629 dibagikan
    Bagikan 9052 Tweet 5657
  • Prof Dr Wisnu Gardjito: Kelapa Akselerator Kesejahteraan Rakyat

    18432 dibagikan
    Bagikan 7373 Tweet 4608
  • Abdul Koni: Insentif Pajak Masih Dibutuhkan

    14787 dibagikan
    Bagikan 5915 Tweet 3697
  • Rotasi Jabatan DJP, Hestu Yoga Saksama Kini Direktur Peraturan Perpajakan I

    12184 dibagikan
    Bagikan 4874 Tweet 3046

Tax Treaty

Tax Treaty antara Indonesia - Mexico

Berlaku : 1 Januari 2005

Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The United Mexican States For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Tax Treaty antara Indonesia - Saudi Arabia

Berlaku : 1 Januari 1989

Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of Saudi Arabia For Reciprocal Exemption Of Taxes And Custom Duties On The Activities Of Air Transport Enterprises Of The Two Countries

Load More

Alamat Kantor Pajak

KP2KP Selong

Jalan Prof. M. Yamin, Selong. Telp : 0367-213398

KPP Pratama Depok Cimanggis

Jalan Pemuda No. 40 Pancoran Mas, Depok. Telp : (021)7763896, 7765604

Load More

Terbaru

  • IPO Coinbase, Bitcoin Raih Rekor Nilai Tukar Tertinggi Rp916 Juta
  • Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dilakukan dengan Banyak Data
  • Sengketa Pajak, Putusan Pengadilan Jadi Bahan Perbaikan Regulasi
  • Menkeu Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Jangan Jadi Slogan
  • PBB Dukung Pemajakan Orang Kaya yang Untung dari Pandemi

Peraturan Pajak

Ekonomi Digital, Peluang Besar Indonesia Jangka Panjang
Headlines

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021

2 bulan detik yang lalu
Muat berita lainnya

Otomotif

  • All
  • Otomotif
Bela Negara dengan Membayar Pajak
Headlines

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

13/04/2021
Muat berita lainnya

Tentang Kami

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

Berita Pajak, kami melayani Jasa Konsultasi, Advokasi Perpajakan, Pembuatan SPT, Pembukuan, dan Lain-lain. Telepon Layanan Konsultan PajakOnline 021-89457133, HP/WA 081242379379. E-mail: redaksi@pajakonline.com konsultasi@pajakOnline.com

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2020 PajakOnline.com. All rights reserved.

Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Home
  • Pusat Data
    • Peraturan Pajak
    • Putusan
    • Tax Treaty
    • Alamat KPP
    • Kurs Pajak
  • Layanan
    • Konsultan
      • Jasa PajakOnline Consulting
    • Membership
      • Premium Member Area
    • Daftar Member
  • Edukasi
    • Belajar Pajak
    • Kelas Online
    • Bedah Kasus
  • Event
  • Berita
    • Headlines
    • Sorotan
    • Opini
    • Profil
  • Ragam
    • Business
    • Lifestyle
      • Otomotif
    • Entertainment
    • Renungan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi PajakOnline

© 2020 PajakOnline.com. All rights reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In