TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemerintah Targetkan Investasi Capai 1.900 Triliun Tahun Depan

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan investasi pada masa periode pemerintahan baru tahun 2025 mencapai Rp1.900 triliun. Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar mengungkapkan, target investasi swasta ini akan berasal dari dua sumber utama, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Hal ini didasarkan pada kebutuhan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,5% hingga 7,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun yang akan datang. Adininggar menekankan pentingnya investasi ini dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Untuk mencapai target investasi yang ambisius ini, Bappenas menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini melibatkan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga dan kementerian terkait. Selain itu, penyelesaian hambatan-hambatan hukum dan perizinan menjadi prioritas, bersama dengan peningkatan efektivitas insentif bagi investor.

Adapun pada tahun pertama periode pemerintahan baru, Bappenas telah berhasil mengidentifikasi 74 proyek prioritas swasta yang melibatkan 60 badan usaha swasta. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah dengan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Sumatera. Akan tetapi, nilai investasi tertinggi tercatat di Maluku, menunjukkan potensi yang signifikan untuk pembangunan di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti minimnya proyek prioritas di beberapa wilayah seperti Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Pemerintah terus membuka diri untuk menerima usulan dan informasi mengenai proyek prioritas investasi swasta di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan target investasi secara bertahap, dengan target tahun ini naik menjadi Rp1.650 triliun dari Rp1.400 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Pemerintah Indonesia juga telah mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang akan menjadi fokus utama investasi. Sektor-sektor ini termasuk infrastruktur, energi, industri manufaktur, pariwisata, dan teknologi informasi.

Pemerintah akan melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan iklim investasi, seperti penyederhanaan regulasi, percepatan proses perizinan, dan peningkatan kepastian hukum bagi investor.

Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang investasi, baik melalui kemitraan dengan lembaga keuangan internasional maupun negara-negara lain yang memiliki potensi untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
Pencapaian target investasi sebelumnya juga menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai target yang lebih tinggi ini. Dengan mengadopsi kebijakan insentif yang tepat dan menjaga momentum reformasi struktural, pemerintah optimis dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.