PajakOnline.com—Upah minimum adalah suatu standar yang digunakan para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada karyawannya. Terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menyebutkan upah minimum ini, setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda, mulai dari Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), serta Upah Minimum Provinsi (UMP).
UMR merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar pendapatan wilayah provinsi. UMR ini juga menjadi acuan dalam penetapan nominal gaji sehingga sebutan ini banyak dikenal masyarakat. Penetapan UMR juga dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang.
Proses perumusan UMR dilakukan dengan rapat yang diadakan oleh perwakilan birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha. Selanjutnya dibentuklah tim survei untuk mencari tahu harga sejumlah kebutuhan para pegawai, karyawan, dan buruh. Setelah mengadakan survei, kemudian diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak atau KHL.
Sedangkan UMK merupakan upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/ kota. Penetapan UMK juga ditentukan oleh gubernur. Penetapan UMK harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali. Jika di suatu kota/kabupaten belum bisa menetapkan standar UMK, maka UMP yang menjadi acuan untuk pemberian upah.
Selain istilah UMR dan UMK, ada juga jenis upah minimum yakni UMP. UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. UMP ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Dewan Pengupahan Provinsi. UMP ini hanya berlaku untuk pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep-226/MEN/2000, ada beberapa istilah di dalam penyebutan istilah Upah Minimum Regional seperti:
- Upah Minimum Provinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.
- Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS Provinsi) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/ Kota di satu Provinsi.
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/ kota) adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di Daerah Kabupaten/Kota.S
Seiring diresmikannya peraturan kementerian ketenagakerjaan yang baru, perbedaan UMR dan UMK biasanya terletak hanya pada pembaruan istilah. Seperti istilah Upah Minimum Regional kini sudah tidak lagi digunakan dan digantikan menjadi lebih spesifik per tingkatan administrasi suatu daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota. (Azzahra Choirrun Nissa)
Untuk Layanan Advokasi, Konsultan Pajak, Pendampingan di Pengadilan Pajak, Anda dapat menghubungi konsultan kami melalui komunikasi HP/WA 0889676695506 atau mengisi klik: 
