TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

PPN Tarif Tunggal dan Multitarif Berikut Ini Bedanya

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat. Dengan kata lain pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Salah satu tren global PPN ialah penggunaan lebih dari satu tarif atau multitarif (multiple rates). Selain pemberlakuan tarif secara umum, berbagai negara juga memberikan tarif khusus terhadap barang dan jasa kena pajak tertentu.

Namun, kebijakan tersebut berbeda dengan Indonesia, yang masih memberlakukan tarif tunggal atau single rate dalam sistem PPN. Aturan tersebut sesuai dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut ini perbedaan PPN tarif tunggal dan multitarif..

Tarif tunggal atau single rate dalam PPN merupakan satu jenis tarif PPN yang berlaku bagi seluruh barang atau jasa. Istilah ini dipakai dengan mengesampingkan tarif PPN 0 persen bagi barang ekspor. Namun, ada juga yang memaknai tarif tunggal dalam PPN sebagai suatu biaya yang dikenakan dengan dua tarif. Yaitu, tarif 0 persen untuk barang ekspor dan tarif standar yang berlaku secara umum.

Sementara, multitarif dalam PPN yakni beberapa jenis tarif yang dibebankan dalam sistem PPN. Pengenaan PPN Multitatif ini, bukan hanya tarif umum standar saja yang berlaku, tetapi ada beberapa jenis tarif lainnya yang dibebankan ke subjek tertentu. Contohnya yakni reduced rate (penurunan tarif) atau kenaikan tarif.

PPN Tarif Tunggal dan Multitatif ini memiliki keunggulan masing-masing;

1. Keunggulan PPN Tarif Tunggal


  •  Biaya administrasi lebih murah, penerapan tarif tunggal dalam PPN dapat menurunkan biaya administrasi terhadap semua transaksi. Sedangkan, penerapan multitarif rentan kesalahan dan perhitungan transaksi lebih rumit.

  • Mengurangi distorsi dan meningkatkan efisiensi ekonomi, pengenaan tarif tunggal mampu meminimalisir distorsi dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

  •  Menghadirkan kemudahan proses perpajakan, penerapan tarif tunggal dalam sistem PPN dapat memberikan kemudahan dan menyederhanakan proses perpajakan.


2. Keunggulan PPN Multitarif

  •  Efisiensi, Implementasi tarif yang berlainan atas subjek PPN yang berbeda, juga bisa menghadirkan efisiensi. Karena penerapan tarif yang rendah dibandingkan permintaan elastis, sementara tingkat permintaan yang tidak elastis, dikenakan tarif yang lebih tinggi. Dari aturan multitatif ini, dapat mencegah dampak pungutan pajak atas pola konsumsi masyarakat. Jadi, bisa menghadirkan efisiensi dalam implementasi PPN.

  •  Keadilan, penerapan multitarif juga bisa memberikan rasa keadilan. Misalnya, ada jenis barang tertentu yang hanya dapat dipakai oleh kalangan menengah ke atas. Pastinya, mereka juga perlu dikenai tarif yang berbeda dengan kalangan menengah ke bawah. (Azzahra Choirrun Nissa)