PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi pembayaran untuk pos perlindungan sosial atau perlinsos, termasuk bansos dan bantuan tunai langsung (BLT), hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp37,9 triliun.
Sampai dengan akhir Februari tersebut, capaian ini telah mencakup 7,6% dari pagu anggaran perlinsos yang sebesar Rp496,8 triliun.
“Senilai Rp22,6 triliun untuk Kemensos, Rp12,8 triliun di antaranya kepada PKH 10 juta KPM dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024).
Bendahara Negara juga menyalurkan Rp87,6 miliar melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk bantuan iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 10,3 juta peserta.
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menerima Rp0,8 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana.
Sebagai catatan, realisasi perlinsos ini termasuk juga bantuan sosial (bansos) Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP kuliah, dan bantuan iuran PBI JKN.
Penyaluran anggaran perlinsos terbesar melalui non K/L senilai Rp14,3 triliun untuk subsidi energi berupa BBM, LPG, dan Listrik.
Penyaluran anggaran Rp0,9 triliun melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 903.900 keluarga penerima manfaat (KPM).
Menkeu menegaskan total anggaran perlinsos yang hampir Rp500 triliun tersebut bukan hanya untuk bansos, seperti bansos pangan ataupun BLT.
Bahkan secara umum, anggaran perlinsos didominasi untuk penyaluran subsidi energi, non energi, dan antisipasi penanggulangan bencana dengan nominal Rp330 triliun atau mencakup 66,43% dari pagu anggaran.
“Sisanya Rp330 triliun itu apa? Itu bansos kepada masyarakat dalam betuk subsidi energi, diesel pertalite, LPG, dan subsidi listrik, itu semuanya langsung dinikmati masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.
