Ringkasan NPWP dan Pengukuhan PKP

–

Berdasarkan sistem self assesment setiap WP mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

–

Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

–

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

–

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bukan berikutnya.

–

WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

–

Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

–

Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarakan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.

–

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.

–

Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

1.

Untuk WP orang pribadi Non-Usahawan :

a.

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia

b.

Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

2.

Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :

a.

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

b.

Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;

c.

Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3.

Untuk WP Badan :

a.

Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT;

b.

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

c.

Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah satu pengurus aktif;

d.

Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

4.

Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong

a.

Fotokopi KTP bendaharawan ;

b.

Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5.

Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/Pemungut :

–

Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;

–

Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation ;

–

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

–

Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.

6.

Bagi wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi surat kuasa khusus.

a.

Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer.

b.

Perubahan nama WP karena penggantian nama disyaratkan adanya keterangan dari institusi yang berwenang;

c.

Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal.

d.

Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama dengan NPWP Pusat);

e.

Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotokopi akte perubahan;

f.

Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP;

g.

Perubahan bentuk badan;

h.

Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah;

i.

Penghapusan NPWP atau pencabutan Pengukuhan PKP karena dipenuhinya persyaratan yang ditentukan.

a.

KPP PND untuk BUMD di wilayah DKI Jakarta dan seluruh BUMN, kecuali ditentukan lain

b.

KPP PMA Satu untuk wajib pajak PMA sektor Industri Kimia dan barang galian non logam, kecuali ditentukan lain.

c.

KPP PMA Dua untuk wajib pajak PMA Industri Logam dan Mesin, kecuali ditentukan lain.

d.

KPP PMA Tiga untuk wajib pajak PMA sektor pertambangan dan perdagangan, kecuali ditentukan lain.

e.

KPP PMA Empat untuk Wajib Pajak PMA sektor industri tekstil, makanan, dan kayu, kecuali ditentukan lain.

f.

KPP PMA Lima untuk Wajib Pajak sektor Agribisnis dan Jasa , kecuali ditentukan lain.

g.

KPP Perusahan Masuk Bursa untuk seluruh wajib pajak Perusahaan Masuk Bursa, kecuali ditentukan lain.

h.

KPP Badora untuk wajib pajak BUT dan orang asing yang berkedudukan/ bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, kecuali ditentukan lain.

–

Sarana dalam administrasi

–

Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

–

Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan

–

Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan

–

Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM

–

Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

a.

WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;

b.

Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/ akte perkawinan dari catatan sipil :

c.

Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris ;

d.

WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang ;

e.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;

f.

WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

a.

PKP pindah alamat;

b.

WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi;

c.

PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP;