TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Event

Rupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar Negeri

·

Rupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar Negeri

Anthony-Budiawan

Oleh: Anthony Budiawan — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Jakarta, PajakOnline — Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran sudah berlangsung lebih dari tujuh bulan. Selat Hormuz tertutup sejak Maret 2026. Konflik meluas melibatkan proxy. Houthi sudah menguasai seluruh pantai Laut Merah Yaman dan Selat Bab al-Mandab, dan mengumumkan blokade terhadap kapal Saudi. Fasilitas minyak Arab Saudi berulang kali diserang. Pada 11 September, pipa Timur–Barat, jalur utama ekspor minyak Saudi untuk menghindari Hormuz, diserang dan sempat ditutup. Kemarin, 3 Oktober, Houthi menyerang fasilitas minyak Saudi di selatan Riyadh dengan rudal balistik dan drone.

Konflik yang terus memburuk membuat harga minyak mentah kembali melambung. Harga Brent ditutup 102,31 dolar AS per barel pada 1 Oktober 2026, naik sekitar 43 persen dari 71,32 dolar AS pada 27 Februari 2026, sehari sebelum perang. Kondisi ini memicu kenaikan inflasi global. IMF memperkirakan inflasi global 2026 mencapai 4,7 persen, lebih tinggi dari proyeksi April 2026.

IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan global 2026 menjadi hanya 3 persen, lebih rendah dari rata-rata 3,5 persen pada 2024 dan 2025. Bank Dunia lebih pesimis, dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 2,5 persen dan bisa anjlok sampai 1,3 persen.

Indonesia tidak terlepas dari perkiraan pesimisme ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I dan triwulan II 2026 nampaknya masih kuat, dengan pertumbuhan masing-masing 5,61 persen dan 5,29 persen. Tetapi, hal ini perlu dibedah secara terpisah. Untuk sementara, anggap saja data ini benar. Karena sulit dibantah, hanya dapat dirasakan khususnya oleh masyarakat menengah bawah.

Di lain sisi, data menunjukkan ekonomi Indonesia semakin memprihatinkan. Defisit transaksi berjalan melebar. Defisit pada triwulan pertama 2026 masih 3,6 miliar dolar AS atau 1,0 persen terhadap PDB, kemudian meningkat menjadi 12,5 miliar dolar AS atau 3,3 persen terhadap PDB pada triwulan II 2026. Dalam tiga bulan, defisit transaksi berjalan bertambah hampir 9 miliar dolar AS. Sepanjang semester I/2026, defisit transaksi berjalan mencapai sekitar 16,1 miliar dolar AS, atau 2,2 persen terhadap PDB.

Neraca perdagangan barang dan jasa juga dalam kondisi memprihatinkan, mencatat defisit 4,57 miliar dolar AS pada triwulan II 2026. Defisit ini terjadi lagi untuk pertama kalinya setelah pandemi COVID-19. Semua ini mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang rapuh.

Defisit transaksi berjalan membuat kurs rupiah tertekan, kembali ke posisi sekitar Rp18.000 per dolar AS. Padahal, kurs tersebut mendapat intervensi cukup agresif dari Bank Indonesia. Utang luar negeri naik dari 434,3 miliar dolar AS pada akhir Desember 2025 menjadi 454,5 miliar dolar AS pada akhir Juni 2026. Dalam enam bulan, utang bertambah 20,2 miliar dolar AS atau 4,6 persen.

Yang mengejutkan, 88 persen kenaikan utang luar negeri tersebut berasal dari kenaikan utang Bank Indonesia (BI) yang melonjak dari 24,67 miliar dolar AS menjadi 42,46 miliar dolar AS, naik 17,78 miliar dolar AS atau 72 persen dalam enam bulan. Hal ini membahayakan posisi BI sebagai Bank Sentral, yang sekarang menjadi mesin utang luar negeri. Padahal, pada akhir Juli 2021, utang luar negeri Bank Indonesia hanya sekitar 2,84 miliar dolar AS.

Bank Indonesia kini secara agresif menerbitkan instrumen utang untuk menarik dana asing dan menahan rupiah. Stabilitas rupiah kini dibiayai dengan utang bank sentral berjangka pendek, kurang dari satu tahun, dengan bunga yang lebih besar dari surat berharga pemerintah. Pembiayaan jangka pendek Bank Sentral membuat kurs rupiah semakin rentan.

Kenaikan utang luar negeri Bank Sentral juga mencerminkan utang pemerintah kurang diminati oleh investor asing. Utang luar negeri pemerintah hanya naik 2 miliar dolar AS selama 6 bulan, dari 214,3 miliar dolar AS pada akhir Desember 2025 menjadi 216,3 miliar dolar AS pada akhir Juni 2026.

Di sisi lain, tambahan utang luar negeri yang begitu besar masih tidak mampu menahan penurunan cadangan devisa. Selama delapan bulan, cadangan devisa turun 10 miliar dolar AS atau 6,4 persen, dari 156,5 miliar dolar AS pada Desember 2025 menjadi 146,5 miliar dolar AS pada akhir Agustus 2026.

Tekanan harga minyak mentah memicu The Fed, Bank Sentral AS, menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persentase poin pada 16 September 2026. Dampaknya langsung terasa pada rupiah, yang turun dari Rp17.700 menjadi sekitar Rp18.000 per dolar AS.

Kalau harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, defisit transaksi berjalan akan meningkat, dan rupiah siap-siap mendekati Rp19.000 per dolar AS, bahkan bisa lebih rendah. 

Berita lainnya di Event