TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Target Penerimaan Pajak Sengaja Dipatok Tinggi, Optimisme Pemulihan Ekonomi

· ·

Target Penerimaan Pajak Sengaja Dipatok Tinggi, Optimisme Pemulihan Ekonomi

PajakOnline.com—Kalangan DPR menilai tingginya target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp426 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 mencerminkan optimisme percepatan pemulihan ekonomi.

“Penerimaan perpajakan dan PNBP yang bisa didapatkan oleh negara dari operasional bisnis pendorong pertumbuhan, seperti barang tambang, dapat lebih optimal. Misalnya, mineral. Di sana kita bisa mendapatkan penerimaan yang sangat besar,” kata Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun dalam keterangannya, hari ini.

Dia optimistis, target penerimaan pajak tahun ini dapat tercapai sebesar Rp1.265 triliun. Menurut Misbakhun terdapat empat faktor untuk mendukung target penerimaan pajak tersebut.

“Pertama, penerimaan pajak sebesar Rp1.265 triliun masih dalam takaran yang rasional di saat ekonomi sedang pemulihan (recovery). Kedua, ada kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari 20 menjadi 22 persen. Ketiga, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen atau dari 10 persen menjadi 11 persen. Keempat, adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS),” kata Misbakhun.

Dia meminta pemerintah mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global akibat kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menilai perlunya pemberian subsidi energi, khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, subsidi BBM dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional.

“Jika, peredam kejut tersebut dilepas akan menjadi tolak ukur naik turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi, peredam kejutnya adalah pemerintah menaikkan target penerimaan tapi subsidi diberikan penguatan pemerintah,” kata Misbakhun.

Sebelumnya dalam pemberitaan media ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp502 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi demi menekan kenaikan harga BBM dan listrik.

Angka tersebut sebenarnya sudah naik tiga kali lipat dibandingkan rencana awal APBN 2022. “Maka kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp198 triliun, itu di luar Rp502 triliun. Nambah kalau kita tidak menaikkan harga BBM,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (23/8/2022). Menkeu mengungkapkan, jika tidak dilakukan pembatasan, maka anggaran Rp502 triliun tersebut tidak akan cukup.

Berita lainnya di Headlines