TRENDING
DJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026DJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tarif Sanksi dan Imbalan Bunga Pajak Desember 2025 Tetap Stabil

· ·

Tarif Sanksi dan Imbalan Bunga Pajak Desember 2025 Tetap Stabil

PajakOnline | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga untuk periode 1–31 Desember 2025 tetap stabil, tanpa perubahan signifikan dibanding periode November 2025.

Penetapan ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 9/MK/EF/2025 (KMK 9/2025), yang diteken pada 28 November 2025 oleh pejabat berwenang.

Rincian Tarif Desember 2025

Untuk sanksi administratif berdasarkan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) UU KUP — yaitu terkait ketetapan atau penagihan atas kekurangan pembayaran — tarif bunga ditetapkan 0,51% per bulan.

Untuk pelanggaran lain (misalnya pembetulan SPT, ketidakbenaran pelaporan, atau akibat pemeriksaan) sesuai Pasal-Pasal 8, 9, 14, dan 13 — tarif bunga berkisar antara 0,93% sampai 2,18% per bulan, tergantung jenis pelanggaran.

Untuk wajib pajak yang berhak atas imbalan bunga (misalnya restitusi, kelebihan bayar, atau hasil keberatan/ banding), tarif imbalan bunga juga ditetapkan sama dengan tarif dasar sanksi terendah, yakni 0,51% per bulan.

Dengan stabilnya tarif ini, wajib pajak dapat memperkirakan beban tambahan apabila terlambat memenuhi kewajiban atau sebaliknya, potensi kompensasi jika berhak atas imbalan bunga — terutama pada periode intensif pelaporan di penghujung tahun fiskal.

Bagi pemerintah, ketentuan yang konsisten mendukung kepastian hukum dan administrasi perpajakan, terutama memasuki akhir tahun ketika aktivitas pelaporan, pemeriksaan, dan penyelesaian administrasi meningkat.

Berita lainnya di Headlines