TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Wamenkeu: Beasiswa Dari Uang Pajak, Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

· ·

Wamenkeu: Beasiswa Dari Uang Pajak, Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

PajakOnline.com—Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah memberikan beasiswa yang berasal dari uang pajak kita utuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita.

Suahasil menyampaikan hal tersebut saat memberikan pembekalan bagi pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mendapatkan beasiswa berupa tugas belajar kuliah, di Kantor Kemenkeu beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, dia mengingatkan, kuliah tersebut dibiayai uang pajak, sehingga harus dikembalikan lagi manfaatnya kepada rakyat melalui peningkatan layanan maupun kebijakan.

Dia menjelaskan, pembiayaan kuliah ini merupakan upaya Kemenkeu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Minisiterial Scholarship (MINTS).

"Kita memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita, karena kita pahami yang namanya aset organisasi itu adalah orangnya. Namun, Anda kuliah dibiayai dengan uang yang kita kumpulkan dari pajak yang masuk ke APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan keluar melalui anggaran LPDP yang menerima mandat mengelola uang rakyat. Sebagian uang itu diberikan kepada Anda, supaya Anda bisa bersekolah. Kita dapat dari uang pajak,” kata Suahasil dalam sambutannya.

Suahasil mengingatkan para pegawai yang menggunakan uang rakyat untuk melanjutkan studi, yaitu; peraturan, tata kelola, governance, dan compliance. Selain itu, para pegawai juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan manfaatnya kepada rakyat.

“Anda terima manfaat dari pembayar pajak Indonesia, lalu manfaatnya Anda kembalikan di depan di sepanjang Anda bekerja. Manfaat yang harus dikembalikan yaitu, pertama, menjaga nama baik Indonesia. Kedua, tentu menjaga nama baik institusi kita, kementerian keuangan, terutama unit tempat kerja Anda yang terakhir. Kemudian kewajiban Anda adalah lulus kuliah dengan hasil yang membanggakan. Kalau bisa menjadi salah satu yang memberikan pidato ketika inauguration dan commencement,” katanya.Selain itu, Suahasil berpesan untuk memanfaatkan kesempatan studi di luar negeri untuk memperluas jaringan, mencari teman, dan mempelajari budaya lokal.

Sebelumnya, Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan, uang pajak kita dapat dipergunakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh bangsa Indonesia.

Menurut Koni, masih banyak warga kurang mampu di Indonesia yang belum dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi. Padahal, pendidikan tinggi menjadi bekal ilmu untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan warga.

“Porsi beasiswa harus diperbesar dari anggaran pendidikan. Semua itu dari pajak yang sudah kita bayarkan. Dengan begitu pendidikan tinggi dapat menjadi kebutuhan prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas dan pastinya cerdas seperti cita-cita pemimpin bangsa kita,” kata Koni.

Berita lainnya di Headlines