TRENDING
Gibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami PemindahbukuanPeta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami PemindahbukuanPeta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan Ganda
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi

Konsultasi Paola

Halo, saya Paola.Tanyakan pajak Indonesia.Dapat jawaban dalam detik.

Asisten regulasi berdasarkan ketentuan DJP — Coretax, SP2DK, PPh, Transfer Pricing, PPN, dan lain-lain.

Chat Paola gratis selama masa promosi

Tersedia di

Play Store, App Store, Windows, Mac, dan Linux

Data pajak Anda bersifat rahasia. Dokumen SP2DK tidak diminta lewat WhatsApp atau email pribadi. Surat tanggapan dapat disusun di halaman publik, atau berkas disimpan di akun member.

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

Free membership merupakan program peluncuran PAOLA untuk memperkenalkan pengalaman layanan perpajakan digital. PAOLA tidak membiayai layanan gratis dengan menjual data pribadi member.

PAOLA Data Protection Promise

Dokumen Anda Tetap Milik Anda

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

  • •Digunakan hanya untuk memberikan layanan yang Anda minta.
  • •Tidak dijual atau digunakan untuk kepentingan pemasaran pihak lain.
  • •Cuplikan yang diproses AI dikirim ke gateway operator. Jaminan bahwa penyedia tidak melatih model belum diberikan.
  • •Berkas kasus di akun disimpan dengan AES-256-GCM. Teks ekstraksi di basis data tidak dienkripsi per kolom.
  • •Staf melihat berkas kasus hanya di konsol, setelah penugasan dan persetujuan telaah. Bukan di laptop pribadi.
  • •Anda dapat menghapus berkas pada kasus. Permintaan lain dikirim ke petugas perlindungan data.
  • •Tidak disampaikan kepada DJP atau pihak lain tanpa instruksi Anda, kecuali diwajibkan oleh hukum.

Berita Terbaru PajakOnline

Baca Berita, member of Journalist Club. WA-HP 0821-8078-1907, redaksi@pajakonline.com
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Peta politik dan ketatanegaraan Indonesia memasuki babak baru. Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinyatakan mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) R

12 Nov 2026, 16.52 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya untuk periode 2024–2029. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan

12 Nov 2026, 16.31 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Wajib Pajak yang ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi lupa Nomor Objek Pajak (NOP), kini dapat memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah daerah. Melalui situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maupun aplikasi pelayanan pa

12 Nov 2026, 09.43 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah memperkuat strategi optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis perpajakan, penutupan celah penerimaan, serta modernisasi administrasi perpajakan. Langkah tersebut dinilai semakin penting untuk menjag

12 Nov 2026, 09.30 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital nasional diproyeksikan mencapai USD119 miliar atau sekitar Rp2.148,43 triliun pada 2026. Proyeksi tersebut menunjukk

12 Nov 2026, 07.03 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah menyiapkan kelanjutan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2027. Namun, fasilitas yang ditujukan untuk meringankan beban pajak pekerja tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh karyawan ata

12 Nov 2026, 04.02 WIB

Kurs Pajak

11 November 2026 - 17 November 2026

KMK Nomor 54/MK/EF.2/2026

USD18.135,00-6,00
AUD12.610,44-145,44
CAD12.930,75-23,08
DKK2.716,027,75
HKD2.311,91-0,41
MYR4.462,729,83
NZD10.141,96-108,68
NOK1.943,56-12,71
GBP24.334,46119,39
SGD14.170,530,91
SEK1.849,7016,90
CHF22.148,32207,87
JPY11.459,61-42,88
MMK8,63-0,01
INR191,821,17
KWD58.254,42-91,25
PKR65,45-0,07
PHP286,632,94
SAR4.831,36-2,32
LKR54,55-0,03
THB539,361,97
BND14.166,46-10,79
EUR20.299,8757,28
CNY2.720,51-3,06
KRW13,43-0,17
Download salinan KMK

Tarif Bunga

01 November 2026 - 30 November 2026

KMK Nomor 52/MK/EF.2/2026

Bunga penagihan (Ps. 19)0,61% / bln
Bunga kurang bayar (Ps. 8/9/14)1,02% / bln
Imbalan bunga / restitusi0,61% / bln

KMK Tarif Bunga, Kemenkeu Fiskal.

Download salinan KMK

Kantor Pajak

Unit kerja DJP · 691 kantor

Peraturan

Cari judul, perihal, naskah, nomor, dan tahun

Setiap kata harus muncul (AND)

Buka halaman Peraturan

Peraturan

Putusan

Cari naskah putusan

Setiap kata harus muncul (AND)

Buka halaman Putusan

Putusan