TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi

Konsultasi Paola

Halo, saya Paola.Tanyakan pajak Indonesia.Dapat jawaban dalam detik.

Asisten regulasi berdasarkan ketentuan DJP — Coretax, SP2DK, PPh, Transfer Pricing, PPN, dan lain-lain.

Chat Paola gratis selama masa promosi

Tersedia di

Play Store, App Store, Windows, Mac, dan Linux

Data pajak Anda bersifat rahasia. Dokumen SP2DK tidak diminta lewat WhatsApp atau email pribadi. Surat tanggapan dapat disusun di halaman publik, atau berkas disimpan di akun member.

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

Free membership merupakan program peluncuran PAOLA untuk memperkenalkan pengalaman layanan perpajakan digital. PAOLA tidak membiayai layanan gratis dengan menjual data pribadi member.

Buka Trust CenterNotice SP2DK

PAOLA Data Protection Promise

Dokumen Anda Tetap Milik Anda

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

  • •Digunakan hanya untuk memberikan layanan yang Anda minta.
  • •Tidak dijual atau digunakan untuk kepentingan pemasaran pihak lain.
  • •Cuplikan yang diproses AI dikirim ke gateway operator. Jaminan bahwa penyedia tidak melatih model belum diberikan.
  • •Berkas kasus di akun disimpan dengan AES-256-GCM. Teks ekstraksi di basis data tidak dienkripsi per kolom.
  • •Staf melihat berkas kasus hanya di konsol, setelah penugasan dan persetujuan telaah. Bukan di laptop pribadi.
  • •Anda dapat menghapus berkas pada kasus. Permintaan lain dikirim ke petugas perlindungan data.
  • •Tidak disampaikan kepada DJP atau pihak lain tanpa instruksi Anda, kecuali diwajibkan oleh hukum.
Bagaimana data diprosesSiapa yang dapat mengaksesBerapa lama data disimpanDaftar penyedia teknologiCara meminta atau menghapus dataProsedur apabila terjadi insiden

Berita Terbaru PajakOnline

Baca Berita, member of Journalist Club. WA-HP 0821-8078-1907, redaksi@pajakonline.com
Beritapajakonline.com

Tangerang, PajakOnline - Kasus ini terungkap ketika petugas UPT Samsat Ciledug menelusuri kendaraan mewah yang tercatat menunggak pajak. Berdasarkan data administrasi Samsat, McLaren 570S tahun 2019 dengan nomor polisi B 570 H tercatat atas nama Yudariansyah. Nilai mobil tersebut

26 Okt 2026, 12.55 WIB
Beritapajakonline.com

Kartelisasi Kekuasaan, Distribusi Rente, dan Penundukan Hukum — Oleh Anthony Budiawan Jakarta, PajakOnline - Buku Negara dalam Cengkeraman Partai: Partitokrasi karya Anthony Budiawan menunjukkan bagaimana partai politik menjadi saluran utama penguasaan negara. Proses tersebut bek

26 Okt 2026, 11.48 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — Tekanan biaya hidup, pendapatan yang sulit mengejar kenaikan pengeluaran, serta ketidakpastian pekerjaan mendorong sebagian masyarakat Indonesia menyesuaikan standar hidup. Fenomena downgrade lifestyle atau penurunan gaya hidup semakin menjadi perhatian kar

26 Okt 2026, 09.21 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — Pemerintah akan meluncurkan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital secara nasional pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial (bans

26 Okt 2026, 09.10 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — Tekanan harga pangan di Indonesia meningkat pada September 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) mencapai 5,03% secara tahunan (year-on-year/yoy), naik dari 4,06% pada Agustus 2026. Perkembangan ini men

26 Okt 2026, 07.13 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — Sebanyak 52% ekonom menilai kondisi perekonomian Indonesia memburuk dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Tekanan inflasi yang masih tinggi, melemahnya penciptaan lapangan kerja, serta ketidakpastian prospek pertumbuhan menjadi sejumlah persoalan yang disorot

26 Okt 2026, 07.05 WIB

Kurs Pajak

21 Oktober 2026 - 27 Oktober 2026

KMK Nomor 50/MK/EF.2/2026

USD17.946,0049,00
AUD12.483,547,38
CAD12.626,4060,08
DKK2.687,271,35
HKD2.286,636,19
MYR4.395,2816,30
NZD10.073,8336,57
NOK1.888,2918,35
GBP23.780,5395,27
SGD14.004,9620,06
SEK1.798,169,37
CHF21.605,8782,56
JPY11.339,3316,63
MMK8,540,03
INR188,413,16
KWD57.620,56-91,56
PKR64,720,12
PHP285,310,24
SAR4.779,9613,21
LKR54,220,11
THB535,043,08
BND13.996,296,19
EUR20.088,0812,12
CNY2.681,6910,93
KRW13,400,06
Download salinan KMK

Tarif Bunga

01 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026

KMK Nomor 47/MK/EF.2/2026

Bunga penagihan (Ps. 19)0,59% / bln
Bunga kurang bayar (Ps. 8/9/14)1,01% / bln
Imbalan bunga / restitusi0,59% / bln

KMK Tarif Bunga, Kemenkeu Fiskal.

Download salinan KMK

Kantor Pajak

Unit kerja DJP · 691 kantor

Peraturan

Cari judul, perihal, naskah, nomor, dan tahun

Setiap kata harus muncul (AND)

Buka halaman Peraturan

Peraturan

Putusan

Cari naskah putusan

Setiap kata harus muncul (AND)

Buka halaman Putusan

Putusan