TRENDING
Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran InvestorKurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran InvestorKurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi

Konsultasi Paola

Halo, saya Paola.Tanyakan pajak Indonesia.Dapat jawaban dalam detik.

Asisten regulasi berdasarkan ketentuan DJP — Coretax, SP2DK, PPh, Transfer Pricing, PPN, dan lain-lain.

Chat Paola gratis selama masa promosi

Tersedia di

Play Store, App Store, Windows, Mac, dan Linux

Data pajak Anda bersifat rahasia. Dokumen SP2DK tidak diminta lewat WhatsApp atau email pribadi. Surat tanggapan dapat disusun di halaman publik, atau berkas disimpan di akun member.

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

Free membership merupakan program peluncuran PAOLA untuk memperkenalkan pengalaman layanan perpajakan digital. PAOLA tidak membiayai layanan gratis dengan menjual data pribadi member.

Buka Trust CenterNotice SP2DK

PAOLA Data Protection Promise

Dokumen Anda Tetap Milik Anda

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

  • •Digunakan hanya untuk memberikan layanan yang Anda minta.
  • •Tidak dijual atau digunakan untuk kepentingan pemasaran pihak lain.
  • •Cuplikan yang diproses AI dikirim ke gateway operator. Jaminan bahwa penyedia tidak melatih model belum diberikan.
  • •Berkas kasus di akun disimpan dengan AES-256-GCM. Teks ekstraksi di basis data tidak dienkripsi per kolom.
  • •Staf melihat berkas kasus hanya di konsol, setelah penugasan dan persetujuan telaah. Bukan di laptop pribadi.
  • •Anda dapat menghapus berkas pada kasus. Permintaan lain dikirim ke petugas perlindungan data.
  • •Tidak disampaikan kepada DJP atau pihak lain tanpa instruksi Anda, kecuali diwajibkan oleh hukum.
Bagaimana data diprosesSiapa yang dapat mengaksesBerapa lama data disimpanDaftar penyedia teknologiCara meminta atau menghapus dataProsedur apabila terjadi insiden

Berita Terbaru PajakOnline

Baca Berita, member of Journalist Club. WA-HP 0821-8078-1907, redaksi@pajakonline.com
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — Pemerintah kembali memberikan relaksasi berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pembelian tiket pesawat untuk periode liburan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.77/2026

22 Okt 2026, 11.49 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mempercepat program perampingan atau penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan Telkom Group. Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan portofolio bisnis serta transisi Telkom dari operating holding

22 Okt 2026, 11.12 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pesan dalam momentum dua tahun pemerintahannya untuk menegaskan arah kebijakan yang bertumpu pada persatuan politik, penyelamatan kekayaan negara, penguatan ketahanan pangan, dan kemandirian energi. Di hadapan

22 Okt 2026, 10.44 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026, meskipun harga minyak mentah dunia meningkat dan berpotensi menambah beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri En

22 Okt 2026, 07.23 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — Pasar saham Indonesia menghadapi tekanan di tengah kekhawatiran investor terhadap kemungkinan perubahan status pasar modal Indonesia dalam penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI). Isu tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena dapat memeng

22 Okt 2026, 07.05 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — Pemerintah mencatat realisasi investasi kumulatif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia mencapai Rp382,1 triliun hingga September 2026. Investasi tersebut melibatkan 509 badan usaha dan menyerap 302.262 tenaga kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonom

22 Okt 2026, 05.17 WIB

Kurs Pajak

21 Oktober 2026 - 27 Oktober 2026

KMK Nomor 50/MK/EF.2/2026

USD17.946,0049,00
AUD12.483,547,38
CAD12.626,4060,08
DKK2.687,271,35
HKD2.286,636,19
MYR4.395,2816,30
NZD10.073,8336,57
NOK1.888,2918,35
GBP23.780,5395,27
SGD14.004,9620,06
SEK1.798,169,37
CHF21.605,8782,56
JPY11.339,3316,63
MMK8,540,03
INR188,413,16
KWD57.620,56-91,56
PKR64,720,12
PHP285,310,24
SAR4.779,9613,21
LKR54,220,11
THB535,043,08
BND13.996,296,19
EUR20.088,0812,12
CNY2.681,6910,93
KRW13,400,06
Download salinan KMK

Tarif Bunga

01 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026

KMK Nomor 47/MK/EF.2/2026

Bunga penagihan (Ps. 19)0,59% / bln
Bunga kurang bayar (Ps. 8/9/14)1,01% / bln
Imbalan bunga / restitusi0,59% / bln

KMK Tarif Bunga, Kemenkeu Fiskal.

Download salinan KMK

Kantor Pajak

Unit kerja DJP · 691 kantor

Peraturan

Cari judul, perihal, naskah, nomor, dan tahun

Setiap kata harus muncul (AND)

Buka halaman Peraturan

Peraturan

Putusan

Cari naskah putusan

Setiap kata harus muncul (AND)

Buka halaman Putusan

Putusan