TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Akselerasi Belanja Negara, Defisit Masih Terjaga

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Belanja Negara hingga semester I-2021 telah mencapai mencapai Rp1.170,1 triliun atau 42,5% dari pagu Rp2.750 triliun. Capaian tersebut mencatatkan pertumbuhan 9,4% dari kinerja pada periode yang sama pada tahun 2020. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juli 2021 secara virtual, Rabu (21/07).

“Meningkat sekitar 3 kali dari growth pertumbuhan tahun lalu yang hanya 3,4%,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi satu-satunya komponen belanja negara yang mengalami kontraksi sebesar 6,8%. Realisasi TKDD tercatat sebesar Rp373,9 triliun atau sekitar 47% dari pagu Rp795,5 triliun. Menkeu berharap dengan adanya perlinsos, TKDD dapat diakselerasi pada semester II-2021.

“Kita berharap daerah tentu dengan jumlah transfer mencapai Rp795,5 triliun tapi tadi realisasinya baik untuk perlinsos, TKDD, untuk dana desa, kita harap akan bisa diakselerasi sehingga jangan sampai kita transfer tapi kemudian tidak langsung dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.

Meski belanja negara diakselerasi untuk mendukung pengendalian Covid-19 dan program PEN, antara lain vaksinasi, penanganan Kesehatan, bantuan usaha mikro, PKH, dan bansos tunai, Menkeu memastikan bahwa defisit APBN masih terjaga.

“Posisi Januari hingga Juni, kita mengalami defisit 283,2 triliun. Tahun ini sesuai dengan Undang-undang APBN, total defisit diperkirakan 1.006,4 triliun atau 5,7% dari PDB. Sampai semester satu ini realisasi defisitnya 1,72% dari PDB,” papar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan optimalisasi dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL). Selain untuk tambahan belanja negara, penggunaan SAL digunakan untuk efisiensi penerbitan surat berharga negara (SBN).

“Kami juga tetap menjaga defisit tidak melebihi apa yang sudah ada di dalam Undang-undang APBN. Kami diperbolehkan oleh DPR dalam pembahasan laporan semester satu untuk menggunakan saldo anggaran lebih tahun 2020 yang lalu dalam rangka untuk melaksanakan APBN 2021,” katanya.