Jakarta, PajakOnline— Di tengah fragmentasi rantai pasok dan tensi geopolitik dunia, perekonomian Indonesia mencatatkan anomali ekspansif dengan pertumbuhan menembus 5,45 persen pada Semester I 2026—laju tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Bersamaan dengan itu, angka kemiskinan berhasil ditekan ke 8,07 persen per Maret 2026 dan tingkat pengangguran terbuka menyusut ke 4,68 persen.
Namun, di balik kalkulasi makroekonomi tersebut, terjadi pergeseran tektonik pada struktur ekonomi akar rumput yang secara fundamental membongkar status quo warisan masa lalu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Relawan Nasional (Gernas), Gema Sasmita, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melampaui retorika populis. Melalui simpul Gernas yang menaungi barisan organ relawan pendukung dari pesisir hingga pegunungan pedalaman, ia menegaskan bahwa negara kini berani memukul langsung ke hulu persoalan rakyat melalui keberanian regulasi (rule-making power) dan intervensi fiskal yang presisi.
Demokratisasi Energi dan Legalisasi 45.000 Sumur Rakyat
"Selama berdekade-dekade, puluhan ribu penambang tradisional diperlakukan bak pelaku kriminal di Tanah Airnya sendiri. Negara hadir hanya lewat instrumen represif. Paradigma kolonialistik ini diputus total," tegas Gema dalam forum evaluasi strategis di Jakarta.
Terobosan mendasar lahir melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang memberi kepastian hukum bagi 45.000 sumur minyak rakyat.
Melalui payung hukum ini, Pertamina diberikan mandat legal untuk menyerap dan membeli langsung minyak dari sumur-sumur rakyat tersebut. Langkah ini diiringi penataan hulu-hilir: pembentukan Badan Industri Mineral dan PT Perminas guna mengamankan hilirisasi logam tanah jarang (rare earth elements), serta kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA nonmigas sebesar 100 persen wajib parkir di dalam negeri selama 12 bulan penuh.
Di sektor pertambangan mineral, ketegasan hukum ditunjukkan lewat Operasi Halilintar yang menertibkan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Hasilnya instan dan berlipat: laba bersih PT Timah terbang 9 kali lipat dari Rp300 miliar menjadi Rp2,71 triliun pada Semester I 2026. Pada saat yang sama, Satgas PKH merebut kembali 6,2 juta hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal, serta mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusak ekosistem di Raja Ampat.
Kedaulatan Maritim: KNMP dan Ekspansi Armada Tangkap
Di sektor kelautan, Gema menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang kini merealisasikan 100 sentra awal menuju target 3.000 Kampung Nelayan modern. Kawasan pesisir ditransformasikan dengan dermaga representatif, pusat logistik, dan fasilitas rantai dingin (cold storage) untuk memutus kerugian nelayan akibat anjloknya harga tangkapan.
"Pemerintah tidak membiarkan nelayan bertarung dengan perahu alakadarnya. Sebanyak 4.582 kapal penangkap ikan modern berukuran 10 hingga 1.500 GT disiapkan agar armada nasional mampu bersaing di laut lepas (ocean going)," papar Gema.
Industrialisasi pesisir juga dikunci lewat proyek massif tambak nila salin seluas 14.090 hektare di sepanjang Pantai Utara Jawa, sentra garam terintegrasi 2.000 hektare di Rote Ndao NTT guna menekan impor garam 2,7 juta ton, serta tambak udang terpadu 2.000 hektare di Waingapu.
Dekonstruksi Kartel Pangan: PDB Pertanian Tertinggi 25 Tahun
Pada sektor agraria, pemerintah membabat tumpukan 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit menjadi satu Perpres tunggal. Distribusi dialirkan langsung ke petani lewat koperasi desa, memangkas Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea menjadi Rp1.800/kg (turun dari Rp2.250) dan pupuk NPK menjadi Rp1.840/kg (turun dari Rp2.300).
Perlindungan harga panen dijamin lewat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500/kg dan HPP jagung yang dinaikkan ke Rp5.500/kg. Pompa air modern sebanyak 88.270 unit disebar ke sawah-sawah terdampak kemarau, didukung Inpres 2/2025 untuk percepatan perbaikan jaringan irigasi.
Dampaknya terukur nyata: Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian melesat tumbuh 5,74 persen (tertinggi dalam 25 tahun), dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencatat sejarah di angka 131 (tertinggi dalam 34 tahun). Stok beras pemerintah di gudang BULOG pun aman bertengger di angka 4,5 juta ton per Oktober 2026, setelah sempat menyentuh rekor 5 juta ton pada April 2026, mengantarkan 8 komoditas utama (beras, jagung, ayam, telur, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, bawang merah) resmi mencapai swasembada pangan.
Intervensi MBG dan Pengawasan Lapangan Gernas
Mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gema menegaskan bahwa Gernas memfungsikan organ-organ relawannya sebagai pengawas independen di akar rumput. Mengingat satu dari lima anak Indonesia masih menghadapi ancaman stunting, program ini secara presisi diperluas menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Ketika muncul insiden keracunan di masa awal, pemerintah tidak defensif. Petunjuk teknis segera diperketat, bahan pangan rawan kontaminasi dilarang, sertifikasi dapur dinaikkan bertahap, dan model prasmanan mulai diuji coba," ungkap Gema. Gernas, lanjutnya, aktif memastikan rantai pasok dapur MBG menyerap telur, beras, dan sayuran langsung dari petani lokal di sekitarnya.
Pilar kesehatan publik diperkokoh melalui program Cek Kesehatan Gratis tahunan dengan kuota raksasa 130 juta jiwa pada 2026, kenaikan anggaran deteksi dan pengobatan TBC hingga 10 kali lipat, serta tunjangan khusus Rp30,01 juta per bulan demi menempatkan dokter spesialis di wilayah 3T melalui Perpres 81/2025.
Efisiensi Rp306 Triliun dan Mesin Investasi Danantara
Kunci dari pendanaan massif program kerakyatan ini terletak pada Inpres 1/2025 yang mengeksekusi pemangkasan belanja seremonial, perjalanan dinas, sewa, dan pengadaan ATK hingga menghasilkan efisiensi fantastis Rp306,17 triliun.
Penghematan tersebut dikonversi langsung ke program padat modal rakyat:
Perumahan Rakyat: Kuota rumah subsidi ditingkatkan dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun, diiringi alokasi 400.000 unit bedah rumah pada 2026 dan pembebasan retribusi PBG/BPHTB untuk MBR.
Pendidikan Inklusif: Pembangunan lebih dari 3.000 jembatan penyeberangan anak sekolah per Agustus 2026 dari target 5.000, 182 Sekolah Rakyat berasrama untuk keluarga desil 1–2, penyiapan 100 Sekolah Garuda, dan revitalisasi fisik 71.744 sekolah pada 2026.
Industrialisasi Masa Depan
Pembentukan BPI Danantara yang merevolusi tata kelola dividen BUMN menjadi investasi strategis—melahirkan mobil nasional Maung Garuda bersama Pindad, serta kemitraan teknologi bersama Arm untuk melatih 15.000 insinyur cip semikonduktor mulai Mei 2026 dan diantaranya :
Bandar Antariksa Pertama (Spaceport): Pemerintah membuka gerbang kemandirian kedirgantaraan melalui penerbitan PP 22/2026 untuk pembangunan bandar antariksa, memutus ketergantungan peluncuran satelit nasional dari negara lain.
Infrastruktur Digital Wi-Fi 7 & Kecerdasan Artifisial: Mengantisipasi kepadatan frekuensi, pemerintah membuka pita 6 GHz untuk adopsi teknologi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 secara nasional. Lompatan ini didukung oleh penyiapan SDM melalui kurikulum koding dan kecerdasan artifisial (AI) yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026.
Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (WTE/PSEL): Danantara menyuntikkan investasi untuk mengolah sampah menjadi energi listrik berskala besar, menghadirkan teknologi ramah lingkungan yang secara simultan mengatasi krisis kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan ketahanan energi terbarukan.
Langkah pembersihan tata kelola ini tercermin pada profitabilitas BUMN: laba Pupuk Indonesia melesat 252 persen menembus Rp8,51 triliun, Pertamina mencetak laba Semester I 2026 senilai Rp36,8 triliun (naik 86 persen), dan Pegadaian tumbuh 84 persen ke angka Rp6,59 triliun.
Bagi Gema Sasmita, dua tahun perjalanan kabinet membuktikan bahwa kedaulatan bangsa ditopang oleh matematika kepemimpinan yang dingin dan terukur. Gernas berkomitmen terus berada di garis depan mengawal advokasi nelayan, petani, dan penambang rakyat, memastikan gerak transformasi ini berakar kokoh hingga 2029 dan bermuara pada gerbang Indonesia Emas 2045.
