PajakOnline.com-Ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian. Geopolitik masih menjadi faktor risiko terbesar antara lain meningkatnya konflik dan friksi antarnegara (perang di Ukraina, krisis Timur Tengah yang bertambah dengan keterlibatan Iran, dan eskalasi trade war antara AS dan Tiongkok), dinamika pasar keuangan (volatilitas nilai tukar dan yield), dan lemahnya prospek pertumbuhan global. Kinerja ekonomi Jawa Barat triwulan II 2024 tumbuh positif sebesar 4,95 persen (yoy), dengan PDRB ADHB sebesar Rp706,48 triliun dan ADHK sebesar Rp436,95 triliun.
Perkembangan APBN sampai 31 Juli 2024 APBN Kembali mencatatkan surplus sebesar Rp17,34 triliun dengan total pendapatan sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp87,00 triliun (53,14persen) sementara total belanja mencapai Rp69,67 triliun (55,49 persen).
Realisasi Belanja Negara tumbuh 9,28 persen (yoy). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalamipertumbuhan sebesar 22,85 persen atau senilai Rp5,11 triliun, pertumbuhan terjadi pada semua
jenis belanja kecuali belanja bantuan sosial, pertumbuhan terbesar pada Belanja Barang sebesar 34,71 persen atau senilai 2,99 triliun.
Anggaran Prioritas tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas SDM, serta merespons dinamika kesehatan dan ketahanan pangan. Kontribusi fiskal APBN untuk pembangunan Jawa Barat s.d. Juli 2024 untuk realisasi belanja infrastruktur mencapai Rp2,87 triliun (37,79 persen), pendidikan Rp2,95 triliun (43,22 persen), kesehatan Rp1.43 triliun (44,89
persen), dan ketahanan pangan Rp1,77 triliun (46,10 persen).
Pendapatan Wilayah Jabar tumbuh sebesar 0,67 persen (yoy) atau senilai Rp575,15 miliar. Kenaikan terbesar terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan yang tumbuh 10,16 persen atau senilai Rp34,40 miliar dan PPh Non MIgas yang tumbuh sebesar 9,11 persen atau senilai Rp3,00 triliun.
Kenaikan Bea Masuk sebesar 18,86 persen karena terdapat importasi Bulog dan realisasi pelunasan dari hasil audit cukup signifikan.
Penerimaan pajak s.d. 31 Juli 2024 mencapai Rp 67,07 triliun, tumbuh positif sebesar 2,62 persen atau senilai Rp. 1,71 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Dari lima jenis pajak,
kelompok PPN dan PPnBMmengalami kontraksi sebesar -4,23 persen (Rp. 1,34 triliun) dibanding periode yang sama tahun lalu. Jenis pajak PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 9,11
persen (Rp 3,004 triliun). Jika dilihat dari realisasi per bulan, secara netto, realisasi bulan Juli 2024 sebesar Rp. 9,77 triliun. Lebih besar jika dibanding realisasi netto bulan Juli 2023 (Rp6,59 triliun).
Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi jangka pendek, Pemerintah mengalokasikan peran fiskal melalui berbagai kegiatan. Antara lain Pengendalian Inflasi (Stabilitas Harga) dalam bentuk Prasarana Jaringan Sumber Daya Air, Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, OMPrasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air. Hingga Juli 2024 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp937,50 miliar; sementara untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem realisasi mencapai Rp377,07 miliar.
Upaya Penurunan Prevalensi Stunting di Jawa Barat telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran mencapai Rp43,54 miliar. Peran fiskal dalam Peningkatan Investasi hingga semester I tahun 2024
telah direalisasikan dana sebesar Rp434,47 juta.
Sementara realisasi untuk Penurunan Tingkat Pengangguran mencapai Rp97,96 miliar. Untuk Penyaluran Bantuan Sosial, realisasi Bansos s.d. 31 Juli 2024 di Jawa Barat mencapai Rp8,91 triliun dengan jumlah 24.597.347 KPM yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH), Yatim Piatu (YAPI), dan Kartu Prakerja.
Ditengah dinamika global masih tinggi yang dipengaruhi oleh tensi geopolitik, kontraksi aktivitas,perdagangan dan manufaktur, serta volatilitas pasar keuangan harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi kuartal II terjaga positif 4,95 persen yang didukung konsumsi yang terjaga kuat dane pertumbuhan investasi. Kinerja APBN s.d. Juli 2024 masih on-track, Belanja Negara tumbuh cukup tinggi dengan dijaga kualitasnya. Peran APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian.
