TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

APBN Dukung Sektor Prioritas Dorong Terus Pemulihan Ekonomi

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kinerja baik APBN berlanjut hingga 14 Desember 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi. Realisasi belanja negara per 14 Desember 2022 sebesar Rp2.717,6 triliun atau mencapai 87,5% dari target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu), tumbuh 11,9% (yoy). Kinerja Belanja Negara tumbuh positif seiring peningkatan kinerja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah yang membaik dari bulan sebelumnya. Akselerasi belanja dilanjutkan agar tetap maksimal mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.

Dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Desember 2022 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi Belanja K/L tercapai sebesar Rp954,4 triliun (100,9% dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19 termasuk pembayaran klaim pasien, insentif nakes, dan vaksinasi/obat-obatan.

Selain itu, Belanja K/L juga digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) dan berbagai bansos. Tak ketinggalan, pemerintah juga telah merealisasikan pembayaran selisih harga biodiesel serta penyaluran beasiswa LPDP dan Dana BOS.

Dari sisi belanja modal, Belanja K/L juga dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan dan irigasi. Sementara Belanja Non-KL hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp1.013,5 triliun (74,7% dari Pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan ASN.

Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Dukungan APBD yang telah terealisasi sebesar Rp23,1 triiliun per 14 Desember 2022. Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah ada sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT Minyak Goreng, Bantuan Tunai PKL WN, Subsidi Bunga KUR, dan BLT Desa. Pemberian bantuan tambahan tersebut ditujukan untuk memberi manfaat lebih besar dan efektif bagi masyarakat bawah, serta agar dampak peningkatan risiko global tidak dirasakan terlalu dalam.

Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 14 Desember 2022 mencapai Rp749,7 triliun atau 93,2% dari Pagu, tumbuh sebesar 1,9% (yoy), didorong oleh peningkatan kepatuhan pemda yang lebih baik sehingga sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran. Selain itu, kinerja penyaluran DBH reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian, kinerja penyaluran DAK Fisik DID dan Dana Desa pada tahun 2022 lebih baik, namun nominalnya lebih rendah karena pagu alokasi TA 2022 yang lebih rendah dibandingkan TA 2021. Sementara itu, kinerja penyaluran DAK Nonfisik lebih rendah terutama karena penurunan penyaluran Dana TPG akibat adanya optimalisasi sisa dana di RKUD sesuai rekomendasi Kemendikbudristek.

Kinerja PC-PEN tahun 2022 didorong oleh Perlinmas dan hingga 9 Desember 2022 mencatatkan realisasi sebesar Rp330,7 triliun atau 72,6% dari total alokasi sebesar Rp455,62 triliun. Akselerasi penyaluran PC-PEN masih perlu dilanjutkan dan terus berproses untuk mendukung penguatan pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi. Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 14 Desember 2022 mencapai Rp82,05 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.