PajakOnline.com—Kinerja baik APBN berlanjut hingga Agustus 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi. Realisasi Belanja Negara hingga akhir Agustus 2022 mencapai Rp1.657,0 triliun atau 53,3% target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu).
Kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan Agustus 2022 mencapai Rp1.178,1 triliun (51,2% dari Pagu).
Belanja K/L sebesar Rp575,8 triliun (60,9% dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat; pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi; belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13; dan kegiatan operasional K/L. Sementara realisasi Belanja Non-KL mencapai Rp602,3 triliun (44,4% dari Pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan ASN.
“APBN yang terlihat positif sampai akhir Agustus memberikan ruang bagi kita untuk bisa membayar subsidi kompensasi yang merupakan perlindungan sangat besar kepada masyarakat kita. Sehingga tadi anggaran yang lebih dari Rp600 triliun bagi rakyat Indonesia dalam berbagai bentuk,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi September 2022.
Alokasi PC-PEN tahun 2022 terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Realisasi PC-PEN hingga 16 September 2022 mencapai Rp214,9 triliun atau 47,2% dari total alokasi sebesar Rp455,62 triliun, meliputi: a) Kesehatan Rp38,4 triliun; b) Perlinmas Rp100,0 triliun; dan c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp76,4 triliun.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp478,89 triliun atau 59,5% dari Pagu, tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Kinerja penyaluran TKD dipengaruhi kondisi sebagai berikut:
(i) penyaluran DBH reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yg sama tahun lalu;
(ii) adanya pembatasan waktu penyampaian syarat salur Tahap I yang lebih cepat (tahun ini sampai akhir Juli, sementara tahun lalu pada akhir Agustus);
(iii) Penyaluran DID tahap I sebesar 50% telah disalurkan seluruhnya, namun masih lebih kecil dari tahun lalu karena pagu alokasi DID tidak sebesar tahun lalu..
Selanjutnya, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi. Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp55,0 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
