TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Awas! Penipuan Registrasi IMEI

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengingatkan warga masyarakat mewaspadai beragam modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai yang beredar di media sosial. Bea Cukai menyatakan telah mengidentifikasi upaya penipuan dalam bentuk jasa registras International mobile equipment identity (IMEI) pada handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

DJBC menegaskan hanya melayani registrasi IMEI untuk perangkat yang diimpor melalui barang kiriman dan barang bawaan penumpang. "Bea Cukai tidak memiliki akun jasa unlock IMEI," demikian foto yang diunggah akun Instagram @beacukairi, dikutip hari ini, Jumat (12/5/2023).

Registrasi IMEI atas HKT dapat dilakukan melalui DJBC, operator seluler, dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Registrasi IMEI pada ketiga institusi tersebut juga memiliki perbedaan.

Registrasi IMEI yang dilayani di DJBC hanyalah atas HKT impor melalui barang kiriman atau barang bawaan penumpang dengan ketentuan paling banyak 2 unit.

Pendaftaran IMEI melalui DJBC pun bebas biaya. Namun, penumpang bakal dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) HKT.

Sesuai PER-7/BC/2023, pemerintah sebetulnya telah mengatur penyederhanaan prosedur registrasi IMEI. Dengan ketentuan itu, skema baru berupa pemindaian IMEI dan input paspor untuk penumpang yang belum mengisi e-CD atau form registrasi IMEI telah tersedia sejak 13 Maret 2023.

Kemudahan tersebut akan mempercepat layanan dengan memilah antara HKT yang mendapatkan pembebasan USD500 dan antrean HKT yang bernilai di atas USD500. Setelah dilakukan pemindaian IMEI dan input paspor, apabila harga HKT di bawah USD500 maka proses registrasi IMEI akan langsung selesai. Apabila harga HKT di atas USD500 maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian lebih lanjut itu dapat diselesaikan di bandara kedatangan. Penumpang juga dapat mengurus di kantor DJBC di luar bandara yang dekat dengan tempat tinggal dan tetap mendapatkan pembebasan USD500 sepanjang masih dalam kurun waktu 5 hari sejak kedatangan.

Penumpang juga dapat menggunakan opsi pendaftaran di kantor pelayanan DJBC dengan syarat harus menyerahkan hasil pindai barcode IMEI saat kedatangan. Selain itu, PER 7/BC/2023 mengatur perubahan data IMEI apabila terjadi kesalahan input pada pendaftaran. Penumpang dapat mengajukan permohonan besert dokumen pendukung ke kantor DJBC tempat mendaftar, maksimal 30 hari sejak
tanggal persetujuan pendaftaran IMEI.