PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).
Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN ini, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI).
Presiden menyampaikan, setelah ekspansif selama 3-4 bulan berturut-turut, PMI Indonesia kini pada bulan Juli 2024 masuk level kontraksi.
“Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di angka di bawah 50, yaitu Jepang (49,2), Indonesia (49,3), RRT (49,8), Malaysia (49,7),” kata Presiden Jokowi.
Presiden menjelaskan komponen yang mengalami penurunan paling banyak, yaitu di sektor produksi (-2,6), pesanan baru atau order baru (1,7) dan sektor employment (-1,4).
“Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak empat bulan terakhir. Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah,” tegas Presiden.
Presiden menekankan untuk segera identifikasi penyebab utama dari penurunan ini, termasuk beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah serta serangan produk-produk impor. Presiden juga menyoroti perlunya belanja produk, penggunaan bahan baku lokal, dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri.
Selain itu, kepala negara juga mendorong untuk pencarian pasar non tradisional dan potensi pasar ekspor baru untuk mengatasi tantangan ini.
“Dan mungkin juga karena permintaan dari ekspor atau dari luar negeri melemah, ini karena terjadi gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi terhadap mitra-mitra dagang utama kita. Sehingga kita harus bisa mencari pasar non tradisional dan mencari potensi pasar baru ekspor kita,” pungkasnya.
