PajakOnline | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara sepanjang 2024 mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari target yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, alokasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp863,5 triliun. Menurutnya, belanja negara berperan penting sebagai penahan dampak risiko global (shock absorber) sekaligus sebagai agen pembangunan (agent of development).
“Belanja negara adalah alat shock absorber dan juga adalah agent of development. Kita menggunakan belanja negara sebagai shock absorber untuk mengelola perekonomian yang dibayang-bayangi oleh risiko ketidakpastian yang tinggi,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Januari 2025 di Jakarta.
Sebagai penahan dampak risiko global, belanja negara dirancang untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Realisasinya mencakup berbagai kebijakan strategis, seperti bantuan pangan untuk mengatasi dampak El Nino dan menjaga stabilitas harga, subsidi energi untuk menstabilkan harga BBM, listrik, dan LPG, serta subsidi pupuk yang mendukung produktivitas petani.
Bantuan sosial juga disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, PIP, hingga PBI JKN untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin. Selain itu, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan.
Selain sebagai shock absorber, belanja negara mendukung agenda pembangunan, termasuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta percepatan proyek strategis nasional dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Realisasi belanja negara memberikan dampak nyata di berbagai sektor. Di bidang kesehatan, Rp194,4 triliun dialokasikan untuk 96,7 juta penerima PBI JKN, 55,4 ribu ibu hamil KEK, dan 100 ribu balita yang mendapat makanan tambahan. Sebanyak 8,1 juta keluarga mendapat fasilitas pembinaan, sementara jaminan kesehatan diberikan kepada 4,6 juta ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan veteran. Selain itu, pendanaan operasional disalurkan untuk 10.072 puskesmas.
Kemudian, di bidang pendidikan, Rp550,4 triliun digunakan untuk 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah, serta 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi. Pembangunan dilakukan untuk 310 madrasah dan sekolah keagamaan. Sebanyak 53,2 juta siswa menerima BOS, sementara 58.597 mahasiswa mendapatkan beasiswa LPDP.
Selanjutnya, di bidang perlindungan sosial, Rp455,9 triliun dialokasikan untuk berbagai program, seperti PKH bagi 4,2 juta lansia, 353,1 ribu penyandang disabilitas, dan 7 juta anak sekolah. Bantuan juga diberikan untuk korban bencana, subsidi LPG sebesar 8,3 juta metrik ton, subsidi listrik bagi 41,5 juta pelanggan, serta subsidi BBM sebesar 18,5 juta kiloliter.
Belanja negara juga diarahkan untuk mendukung transfer ke daerah, yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kesenjangan pusat-daerah, serta mendorong kemandirian daerah. “Melalui transfer ke daerah kita terus menguatkan kualitas belanja negara. Fokus pada program prioritas terus kita identifikasi. Sinergi belanja pusat dan daerah terus dipertajam. Kebijakan ini berkontribusi pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan,” tambah Suahasil.
Dengan capaian ini, pemerintah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan belanja negara agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek.
