TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

BI Luncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia

· · pajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) Hackathon x Digdaya 2026. Peluncuran berlangsung di Grha Bhasvara Icchana Dome, Kantor Pusat Bank Indonesia, Senin (23/2/2026). PIDI sebagai platform nasional untuk mengakselerasi ekosistem inovasi digital dan pengembangan talenta muda di bidang ekonomi keuangan digital.

Dalam soft launching tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan program ini dirancang untuk mendorong generasi muda meninggalkan warisan nyata melalui inovasi yang berdampak bagi perekonomian Indonesia.

Perry menyampaikan perjalanan QRIS (dibaca KRIS) sebagai bukti konkret inovasi digital yang bermula dari sebuah mimpi mampu memberikan dampak nyata. Sebelum 2019, BI bermimpi memiliki sistem pembayaran digital yang terintegrasi secara nasional. Kini, QRIS mencatat hingga 60 juta transaksi per bulan dengan nilai Rp1,8 kuadriliun dan telah dapat digunakan di sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Singapura, Thailand, dan Korea Selatan, serta segera merambah China, India, dan Arab Saudi.

“Berawal dari mimpi yang menjadi aksi dan kolaborasi menjadi realitas,” kata Perry Warjiyo.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Dicky Kartikoyono, menjelaskan, program PIDI merupakan kolaborasi antara BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor industri digital.

PIDI diposisikan sebagai policy enabler yang menjembatani kebijakan publik dengan kebutuhan industri melalui pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir.
Pada 2026, PIDI menargetkan partisipasi sekitar 800 tim atau lebih dari 3.000 peserta. Pendaftaran proposal kelompok dibuka hingga 27 Maret 2026.

“Kami yakin ini akan lebih. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, kami mendapatkan sekitar 2.700 peserta dari 743 proposal. Tahun ini akan naik karena lingkup dan rencana kegiatannya lebih menarik dan menantang,” ujar Dicky.

Rangkaian program akan berlangsung dalam beberapa tahap seleksi. Dari 800 proposal yang masuk, BI akan menyeleksi 480 tim untuk masuk kelas praktisi yang berlangsung pada Juli-Agustus 2026. Di kelas ini, peserta akan dibekali keterampilan digital sekaligus materi kewirausahaan untuk mengembangkan startup.

Selanjutnya, 480 tim akan diciutkan menjadi 80 tim yang dinilai paling siap untuk kemudian dipertemukan dengan investor melalui business matching. Dari jumlah tersebut, 10 tim terbaik akan mendapatkan penghargaan Hackathon dari BI, sementara 16 tim inovasi terbaik secara keseluruhan akan menjadi luaran utama program tahun ini.

“Meskipun tidak juara, proposal mereka bisa saja relevan dengan kebutuhan bisnis tertentu. Ini merupakan pertemuan strategis antara talenta dan industri saling melengkapi,” jelas Dicky. PIDI bertumpu pada tiga pilar strategis, yakni pemetaan kebutuhan dan market intelligence, eksplorasi dan pengujian inovasi (innovation experimentation), serta pengembangan talenta digital.
Fokus program tahun ini diarahkan pada tiga area prioritas, yakni penguatan ketahanan dan inovasi keuangan; peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja; serta percepatan layanan publik, ekonomi kreatif, dan ekspor jasa digital.

Program PIDI merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, khususnya pilar inovasi, sekaligus kontribusi BI dalam mendukung agenda transformasi ekonomi digital nasional menuju Indonesia Emas 2045.