PajakOnline | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto, bersama Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya Putera, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Penandatanganan dilakukan di Gedung Chakti KPDJP, Rabu (1/10/2025).
PKS ini merupakan bagian dari pengembangan Coretax DJP yang mengintegrasikan data dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) dengan data BKPM. Melalui integrasi ini, sejumlah layanan yang sebelumnya semi-manual kini bertransformasi menjadi berbasis web service, mencakup Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Surat Keterangan Fiskal (SKF), serta permohonan dan pelaporan fasilitas fiskal seperti tax holiday, tax allowance, investment allowance, dan Skema Tarif Dasar (STD) Vokasi.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis. “Kolaborasi ini bukan sekadar perjanjian administratif, melainkan sinergi untuk memperkuat ekosistem investasi dan penerimaan negara. Dengan insentif pajak yang terukur, investasi akan meningkat, lapangan kerja tercipta, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi nasional ikut terdorong,” ujarnya.
Implementasi PKS ini telah menunjukkan hasil nyata. DJP mencatat peningkatan data fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang, dan bahan: dari 103 data pada semester I 2024, naik menjadi 151 pada semester II 2024. Angka ini kembali meningkat 42% menjadi 146 data pada semester I 2025, dan bertambah lagi 40 data pada periode Juli–Agustus 2025. Tren positif ini mencerminkan manfaat konkret integrasi data.
