PajakOnline | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan tidak hanya menagih 200 wajib pajak besar tetapi juga ribuan penunggak pajak.
Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengatakan jumlah penunggak pajak di Indonesia mencapai ribuan wajib pajak, bukan hanya 200 wajib pajak besar yang tengah disorot publik.
Penagihan terhadap penunggak pajak merupakan bagian dari tugas rutin Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
"Ini bukan hanya 200 penunggak pajak nih, yang penunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan. Tapi itu sebagian dikerjakan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak), sebagian menjadi atensinya di kantor karena ini tugas yang menagih itu teman-teman di KPP, juru sita pajak. Nah yang 200 (wajib pajak besar) ini menjadi concern karena jumlahnya yang besar dan case-nya yang melibatkan banyak pihak," kata Yon Arsal dalam acara Media Gathering Kemenkeu.
Menurut dia, daftar 200 penunggak pajak yang sempat disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merupakan kasus-kasus dengan nilai besar dan kompleksitas tinggi, sehingga membutuhkan perhatian lintas unit dan waktu penyelesaian lebih panjang.
Yon menjelaskan sesuai ketentuan perpajakan terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan peraturan turunannya, piutang pajak baru tercatat ketika surat ketetapan pajak (SKP) telah disetujui oleh wajib pajak atau telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) setelah seluruh proses hukum selesai.
Yon Arsal mengungkapkan, sebagian penunggak pajak yang tercatat memiliki kasus yang berlangsung lama karena berbagai faktor, termasuk proses hukum yang masih berjalan, kondisi wajib pajak yang telah pailit, hingga nilai piutang yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
