PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar segera mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk itu, DJP akan mengirimkan surat pengingat kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama perbankan, untuk mengakselerasi aktivasi NIK sebagai NPWP.
Kebijakan integrasi NIK dan NPWP telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan program integrasi NIK dan NPWP bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak karena administrasi akan menggunakan identitas tunggal, yakni NIK saja.
“Makanya, misalkan, kalau sekarang teman-teman ke bank dimintai NPWP, berarti bank enggak siap. Sementara di DJP sudah pakai NIK sebagai NPWP yang 16 digit, ternyata bank form-nya masih 15 digit, berarti jadi enggak pas, kan. Itu akan kita sosialisasikan,” kata Neil.
Di sisi lain, Wajib Pajak tidak perlu lagi membawa atau menghafal dua nomor identitas sekaligus. Selama ini penggunaan NIK 16 digit sudah lebih familiar di kalangan masyarakat, sehingga diharapkan kepatuhan pajak semakin meningkat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022, ada tiga format baru NPWP yang digunakan. Pertama, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk nantinya menggunakan NIK.
Kedua, Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah, maka menggunakan NPWP dengan format 16 digit. Ketiga, bagi Wajib Pajak cabang, maka akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
Implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP dimulai pertama kali pada Peringatan Hari Pajak 14 Juli 2022 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dengan demikian, mulai 14 Juli 2022 sampai 31 Desember 2023, NIK dan NPWP dengan format 16 digit masih digunakan untuk layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Sementara mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan administasi lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NIK atau NPWP dengan format baru.
“Kalau 1 Januari (2024) tidak melakukan validasi, maka tidak bisa melakukan (pembayaran pajak). Kalau sekarang belum mengintegrasikan, sekarang validasi saja, (masih ada waktu sampai 31 Desember 2023), begitu validasi nanti connect atau aktivasi NIK-nya. Karena NIK itu database,” kata Neil.
Sampai dengan 15 November 2022 pukul 14.55 WIB, sudah ada 52,9 juta NIK yang telah terintegrasi dengan NPWP atau sekitar 77,2 persen dari 68,52 juta NIK di Indonesia.
Optimalisasi integrasi NIK dan NPWP bertujuan untuk memitigasi praktik penghindaraan pajak yang bermuara pada optimalisasi penerimaan pajak. Tujuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022. Dalam Pasal 68 PMK Nomor 50 Tahun 2022 disebutkan, ketika integrasi NIK menjadi NPWP berjalan, maka setiap transaksi keuangan setiap warga negara Indonesia akan dapat diketahui oleh DJP.
