DJP Sita Aset Wajib Pajak Capai Rp1 Triliun

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyita aset dan nilai aset wajib pajak yang terus mengalami peningkatan signifikan. DJP melakukan 46 kegiatan sita aset sepanjang tahun 2021.

Berdasarkan catatan DJP, jumlah kegiatan sita aset tersebut naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 25 kegiatan. Nilai aset yang disita pun lebih besar, yaitu senilai Rp1,06 triliun dari tahun sebelumnya hanya senilai Rp90 miliar.

"Sebanyak 46 sita aset oleh 24 UP Gakkum dengan nilai aset hasil penilaian sebesar Rp1,06 triliun," demikian pernyataan DJP kami kutip dari situs resminya hari ini.

Kegiatan sita aset mengalami peningkatan sebesar 84%, sedangkan nilai aset yang disita meningkat hingga 1.083%. Tak hanya penyidikan, jumlah wajib pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP juga meningkat.

Pada 2020, sebanyak 279 wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Pada 2021, ada 454 wajib pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran berdasarkan Pasal 8 ayat (3).

Sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) UU KUP, wajib pajak dengan kemauannya sendiri dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran sepanjang dimulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum.

Wajib pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP wajib melunasi pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi denda sebesar 100%.

Walaupun kegiatan penyitaan aset dan pengungkapan ketidakbenaran meningkat, jumlah wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) oleh DJP pada tahun lalu justru mengalami penurunan.

Pada 2021, wajib pajak yang diperiksa bukti permulaan oleh DJP mencapai 1.237 wajib pajak, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2020 yang mencapai 1.310 wajib pajak.