TRENDING
KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu Aturan
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

DJP: WP Silakan Memilih Relaksasi 1771Y atau Penyampaian Kelengkapan SPT Hingga 30 Juni

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku 31 Desember 2019 tetap wajib menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2019 paling lambat 30 April 2020. Namun, akibat Corona, wajib pajak mendapatkan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT paling lambat 30 Juni 2020.

Menyikapi kebijakan itu, Managing Partners PajakOnline Consulting Group Abdul Koni menilai, pemberian relaksasi tersebut sebetulnya tidak jelas karena tidak ada bedanya dengan permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan melalui form 1771 Y.

“Bahkan menurut kami, lebih relaksasi form 1771 Y dibanding ketentuan relaksasi yang diberikan sekarang. Pada form 1771 Y, wajib pajak hanya menginput 1 formulir disertai hanya lampiran laporan keuangan sementara. Kemudian menyetorkan pajak yang kurang dibayarnya. Jika pada saat penyampaian formulir 1771 yang normalnya terdapat kekurangan bayar, maka akan dikenakan sanksi keterlambatan. Sama dengan ketentuan relaksasi ini. Lalu apa bedanya?,” kata Koni.

Menurut Koni, kendala sebagian besar WP dalam penyampaian SPT Tahunan khususnya PPh Badan adalah laporan keuangan dan pembayaran PPh Kurang Bayarnya.

“Kalau tetap harus melampirkan Transkrip laporan keuangan yang nota bene bersumber dari laporan keuangan, lalu mengapa harus ditunda kalau sudah siap laporan keuangannya. Begitupun dengan PPh Kurang Bayarnya,” kata mantan auditor Ditjen Pajak ini.

Saat ini, tambah Koni, yang paling dibutuhkan wajib pajak dalam kondisi amat sulit akibat pandemi Covid-19 ini adalah pemerintah memberikan waktu untuk penundaan penyampaian SPT Tahunan dan penundaan pembayaran PPh Kurang Bayarnya.

“Karena di masa wabah Corona ini, uang untuk membayar pajaknya dari mana? WP badan atau perusahaan banyak yang mengalami kesulitan keuangan,” kata Koni.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengakui, sebenarnya relaksasi terbaru yang diberikan kepada wajib pajak kurang lebih sama dengan Form 1771Y, karena Form 1771Y itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah relaksasi juga. Bedanya, pada form 1771Y, WP tetap harus menyertakan laporan keuangan yang lengkap walaupun masih sementara.

“Jadi secara administrasi lebih sederhana untuk relaksasi ini (pelaporan hingga 30 Juni),” ujar Yoga kepada PajakOnline.com.

Pada prinsipnya, lanjut Yoga, WP punya pilihan memanfaatkan Form 1771Y ataupun relaksasi ini. Bagi WP yang sudah siap seluruhnya, ungkap Yoga, malah sebaiknya menyampaikan SPT Tahunan secara lengkap, tanpa memanfaatkan relaksasi ataupun perpanjangan (1771Y).

Sedangkan terkait penundaan pembayaran untuk yang kurang bayar, Yoga meminta semua pihak memahami kondisi keuangan negara yang saat ini sedang membutuhkan dana untuk penanganan Covid-19.