PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan, nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) akan mengambil alih fungsi nomor pokok wajib pajak (NPWP) cabang secara bertahap.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan nomor identitas tersebut akan disampaikan kepada wajib pajak melalui laman DJP, email wajib pajak, atau contact center DJP secara bertahap.
"Untuk itu, sampai dengan 31 Desember 2023, wajib pajak cabang masih dapat menggunakan NPWP yang dipakai selama ini (15 digit) untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya," kata Neil, dikutip hari ini.
Atas wajib pajak cabang yang baru didaftarkan sejak PMK 112/2022 berlaku hingga 31 Desember 2023, DJP akan memberikan NPWP cabang sekaligus nomor identitas tempat kegiatan usaha atas wajib pajak cabang tersebut.
Pada 1 Januari 2024, nomor identitas tempat kegiatan usaha mulai diimplementasikan secara penuh sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat kedudukan.
Wajib pajak memiliki kewajiban mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan untuk memperoleh NPWP cabang.
Tempat kegiatan usaha yang dimaksud bisa berupa lokasi usaha, kantor cabang, kantor perwakilan, gudang, unit pemasaran, dan sejenisnya yang digunakan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, atau manajemen.
Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang tidak berlaku bagi instansi pemerintah, wajib pajak selain instansi pemerintah yang memiliki tempat kegiatan usaha dan tempat kedudukan pada wilayah KPP yang sama, atau wajib pajak jasa pelaksana konstruksi yang tempat pelaksanaan usahanya berada pada lebih dari 1 wilayah kerja KPP dan merupakan satu kesatuan pelaksanaan kegiatan usaha jasa yang didasarkan pada kontrak.
