TRENDING
Jakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan Polri
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

IMF: Keringanan Pajak Bisa Redam Dampak Wabah Corona

· ·

IMF: Keringanan Pajak Bisa Redam Dampak Wabah Corona

PajakOnline.com— IMF memberikan saran kepada pemerintah di berbagai negara untuk mendorong stimulus fiskal guna meredam dampak buruk wabah virus Corona terhadap perekonomian. Dana Moneter Internasional menyarankan pemerintah di berbagai negara menyiapkan langkah-langkah stimulus fiskal, moneter, dan pasar keuangan untuk memerangi dampak ekonomi dari penyebaran virus corona yang berlangsung cepat.

Menurut IMF, memberikan keringanan atau pembebasan pajak sementara waktu lebih efektif meredam dampak wabah Corona terhadap pelemahan ekonomi global.

Selain merekomendasikan pemberian keringanan atau pembebasan pajak sementara, IMF merekomendasikan bantuan tunai langsung ke rumah tangga dan pelaku usaha.

Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath mengatakan, pemangkasan suku bunga hanya dapat mendorong aktivitas ekonomi jika bisnis dalam kondisi normal.

"Rumah tangga dan pelaku usaha terpukul oleh gangguan suplai dan permintaan yang turun tajam. Ini membutuhkan stimulus bantuan dana tunai, subsidi upah, dan keringanan pajak," kata Gopinath seperti kami kutip dari Reuters, Senin (10/3/2020).

Stimulus-stimulus tersebut dibutuhkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan pelaku usaha mempertahankan bisnis.

Dia mencontohkan, stimulus yang diberikan pemerintah Italia dengan memperpanjang batas waktu pembayaran pajak bagi perusahaan di daerah yang terkena dampak dan tambahan dana bagi pekerja yang di-PHK akibat karantina dan pembatasan perjalanan.

Korea Selatan juga memperkenalkan subsidi upah untuk pedagang kecil dan meningkatkan tunjangan untuk perawatan rumah dan pencari kerja. Sementara Tiongkok, menghapuskan kewajiban kontribusi jaminan sosial dari pelaku usaha untuk sementara waktu.

"Bagi mereka yang diberhentikan, asuransi pengangguran dapat ditingkatkan untuk sementara dengan memperpanjang durasinya, meningkatkan tunjangan, atau memenuhi persyaratan," ujar Gopinath.

Jika cuti sakit dan cuti keluarga tidak termasuk dalam tunjangan standar, menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan untuk mendanai itu agar pekerja yang tidak sehat atau pengasuh mereka bisa tinggal di rumah tanpa takut kehilangan pekerjaan selama epidemi.

Gopinath juga mengatakan bank sentral harus siap untuk memberikan likuiditas yang cukup kepada bank dan perusahaan pembiayaan nonbank. Ini berlaku terutama bagi mereka yang memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, yang mungkin kurang siap untuk menahan gangguan yang tajam.

Sementara itu, pengamat perpajakan Abdul Koni mengatakan, dampak wabah Corona sudah dirasakan, termasuk di negara Indonesia. Banyak sektor usaha, baik dari sektor industri pariwisata, manufaktur, trading, transportasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan lain sebagainya terkena imbasnya. Menurunnya jumlah transaksi atau produksi berdampak pada turunnya jumlah pendapatan usaha.

"Oleh karena itu, Pemerintah harus segera membuat kebijakan fiskal untuk membantu sektor-sektor usaha bertahan dari dampak buruk wabah Corona ini. Salah satu kebijakan pemerintah yang paling tepat adalah memberikan keringanan, kelonggaran, atau relaksasi atas pembayaran pajak tahun berjalan, dengan membebaskan pembayarannya untuk jangka waktu tertentu," kata Managing Partners PajakOnline Consulting Group, Abdul Koni.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines