PajakOnline.com—Menteri Keuangan Indonesia serta para delegasi menghadiri dan menyelenggarakan beberapa pertemuan, mulai dari High Level Breakfast Dialogue dengan Bank Dunia, pertemuan bilateral dengan S&P dan ADB, Human Capital Ministerial Conclave, dan FT-Citi Strategic Forum.
Memulai agenda pertama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir dalam High Level Breakfast Dialogue yang diadakan oleh Bank Dunia.
“Melihat tantangan ekonomi global yang kompleks saat ini, kepemimpinan yang kuat dan aksi kolektif yang cepat diperlukan untuk melindungi mata pencaharian mereka yang dalam kondisi rentan sekaligus membawa dunia kembali ke pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam sambutan acara tersebut, dilansir laman Setkab, dikutip hari ini.
Oleh karena itu, dukungan dari Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) sangat dibutuhkan. MDBs memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan yang terjangkau untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menyediakan likuiditas yang sangat dibutuhkan.
Ketergantungan pada dukungan MDBs menjadi semakin penting ketika pendanaan dari pasar keuangan sulit diperoleh karena ketidakpastian dan volatilitas yang tinggi. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya MDBs perlu ditingkatkan.
Dalam pertemuan bilateral dengan S&P, Menkeu berdiskusi mengenai prospek ekonomi Indonesia. Pada asesmen terbaru S&P (April 2022), lembaga pemeringkat tersebut merevisi outlook Indonesia menjadi stabil sebagai pengakuan atas perbaikan kondisi eksternal Indonesia dan kemajuan dalam menuju konsolidasi fiskal. Peringkat S&P di Indonesia mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi yang solid dan dinamika kebijakan yang hati-hati. Selain itu, utang pemerintah Indonesia juga tetap stabil di tengah peningkatan yang signifikan pada tahun 2020.
Selanjutnya, Menkeu bertemu dengan ADB untuk membahas beberapa isu seperti perkembangan ekonomi terkini, update terkait mekanisme transisi energi, dan kerja sama Indonesia- ADB. Pada kesempatan ini, keduanya menjajaki kemungkinan peluang kerja sama non-pinjaman dari ADB untuk tahun 2022-2025.
Selain itu, Indonesia mendorong ADB untuk lebih memperkuat kinerjanya agar tetap memiliki ruang untuk lebih waspada, antisipatif, dan responsif terhadap dampak pandemi dan isu global lainnya yang dianggap mendesak saat ini, seperti penanganan perubahan iklim dan transisi energi, termasuk untuk mengatasi dampak dari konflik geopolitik.
Sebagai salah satu panelis dalam acara The Human Capital Ministerial Conclave, Menkeu menyampaikan kebijakan untuk memastikan kecukupan gizi dan perkembangan kognitif yang baik untuk anak-anak di Indonesia. Menkeu menjelaskan bahwa dalam beberapa dekade terakhir,
Indonesia telah mencapai kemajuan substansial dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, semakin meningkatnya penduduk yang berpendidikan, meningkatnya lama sekolah dan angka melek huruf, yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesetaraan perempuan.
Dalam menuju Visi Indonesia 2045 menjadi negara berpenghasilan tinggi, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif dengan terus berinvestasi pada sumber daya manusia. Komitmen ini diwujudkan dengan melakukan beberapa intervensi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan.
Di bidang kesehatan, transformasi sistem kesehatan didukung dengan penguatan kesehatan preventif dan promotif, mendorong industri bidang kesehatan, dan mendorong kesiapsiagaan jaminan kesehatan. Untuk mencegah stunting, Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pengurangan Stunting sejak tahun 2018. Gizi yang cukup bagi anak merupakan landasan bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia yang baik karena erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas belajar, kemampuan kognitif, dan intelektual anak. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat, khususnya gizi dan perkembangan kognitif untuk semua anak.
Rencana kerja pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif ini kemudian disempurnakan melalui kebijakan mandatori dalam APBN. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengalokasikan 5% dari APBN untuk kesehatan, termasuk untuk mendukung percepatan pengurangan stunting. Selain itu, reformasi struktural juga dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing, sistem kesehatan yang terintegrasi dan andal, perlindungan sosial yang adaptif, dan kualitas gender serta pemberdayaan perempuan.
Di agenda terakhir, Menkeu yang menjadi panelis dalam FT-Citi Strategic Forum mengemukakan bahwa dalam menghadapi peningkatan risiko global, pemerintah harus memastikan kebijakan yang tepat dan kredibel terkalibrasi dengan baik untuk menangani berbagai permasalahan inti tanpa menciptakan masalah baru. “Kita harus melawan tekanan inflasi, melindungi daya beli masyarakat, memastikan kebijakan fiskal terus mendukung pemulihan dan memperkuat jaring pengaman sosial yang tepat sasaran, membangun fundamental jangka panjang yang kokoh melalui reformasi, dan memperkuat multilateralisme dan solidaritas,” ungkap Menkeu.
Dalam kasus Indonesia, anggaran pemerintah telah digunakan sebagai shock absorber dari guncangan inflasi global. Pendapatan yang meningkat karena harga komoditas yang tinggi, kegiatan ekonomi yang lebih baik, serta keuntungan dari reformasi pajak yang dimulai akhir tahun lalu telah memungkinkan pemerintah untuk menggunakan APBN sebagai shock absorber.
Di sisi moneter, memastikan stabilitas makro sangat penting, terutama dalam situasi saat ini. Bank Indonesia telah mulai melonggarkan dukungan kebijakannya dengan mengurangi likuiditas domestik yang relatif cukup secara bertahap karena pertumbuhan kredit yang secara konsisten cenderung menguat dan kegiatan ekonomi yang lebih kuat. Dengan koordinasi dan sinergi yang kuat antar otoritas tersebut, pemulihan ekonomi sejauh ini dapat dipertahankan dengan stabilitas makro yang tetap terjaga.
