TRENDING
KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu Aturan
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Indonesia Raih Peringkat Pertama Transparansi Belanja Perpajakan Dunia

· · pajakonline.com

Jakarta, PajakOnline - Indonesia mencatat prestasi internasional di bidang tata kelola fiskal setelah berhasil menempati peringkat pertama dunia dalam transparansi pelaporan belanja perpajakan berdasarkan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) 2026 versi 2.1.

Dalam laporan yang dirilis, Indonesia berada di posisi teratas dari 116 negara yang dinilai, mengungguli sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, Prancis, hingga Amerika Serikat. Indonesia memperoleh skor 79,9 poin, meningkat signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya.

GTETI merupakan indeks global pertama yang mengukur kualitas transparansi pelaporan insentif atau belanja perpajakan suatu negara. Penilaian dilakukan berdasarkan lima dimensi utama, yakni keterbukaan publik, kerangka kelembagaan, metodologi dan cakupan laporan, data deskriptif, serta evaluasi belanja perpajakan.

Kementerian Keuangan menyebut capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam memperkuat tata kelola fiskal yang sehat, transparan, dan akuntabel melalui penyusunan Tax Expenditure Report (TER). Dokumen tersebut memuat informasi lengkap mengenai berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah, mulai dari nilai insentif, tujuan kebijakan, jenis pajak, hingga sektor penerima manfaat.

Perjalanan Indonesia dalam indeks ini menunjukkan peningkatan yang konsisten. Saat GTETI pertama kali diluncurkan pada 2023, Indonesia masih berada di peringkat ke-15 dunia. Pada 2024 Indonesia naik ke posisi kedua, sebelum akhirnya berhasil menduduki peringkat pertama pada 2026.

Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan, capaian transparansi tersebut menjadi modal penting dalam memperbaiki sistem perpajakan nasional, terutama di tengah tantangan untuk meningkatkan tax ratio (rasio pajak), kepatuhan dan penerimaan pajak negara. "Ditambah lagi layanan pajak akan semakin baik dengan teknologi digitalisasi," pungkas Koni.