TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Indonesia Raih Peringkat Pertama Transparansi Belanja Perpajakan Dunia

· · pajakonline.com

Jakarta, PajakOnline - Indonesia mencatat prestasi internasional di bidang tata kelola fiskal setelah berhasil menempati peringkat pertama dunia dalam transparansi pelaporan belanja perpajakan berdasarkan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) 2026 versi 2.1.

Dalam laporan yang dirilis, Indonesia berada di posisi teratas dari 116 negara yang dinilai, mengungguli sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, Prancis, hingga Amerika Serikat. Indonesia memperoleh skor 79,9 poin, meningkat signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya.

GTETI merupakan indeks global pertama yang mengukur kualitas transparansi pelaporan insentif atau belanja perpajakan suatu negara. Penilaian dilakukan berdasarkan lima dimensi utama, yakni keterbukaan publik, kerangka kelembagaan, metodologi dan cakupan laporan, data deskriptif, serta evaluasi belanja perpajakan.

Kementerian Keuangan menyebut capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam memperkuat tata kelola fiskal yang sehat, transparan, dan akuntabel melalui penyusunan Tax Expenditure Report (TER). Dokumen tersebut memuat informasi lengkap mengenai berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah, mulai dari nilai insentif, tujuan kebijakan, jenis pajak, hingga sektor penerima manfaat.

Perjalanan Indonesia dalam indeks ini menunjukkan peningkatan yang konsisten. Saat GTETI pertama kali diluncurkan pada 2023, Indonesia masih berada di peringkat ke-15 dunia. Pada 2024 Indonesia naik ke posisi kedua, sebelum akhirnya berhasil menduduki peringkat pertama pada 2026.

Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan, capaian transparansi tersebut menjadi modal penting dalam memperbaiki sistem perpajakan nasional, terutama di tengah tantangan untuk meningkatkan tax ratio (rasio pajak), kepatuhan dan penerimaan pajak negara. "Ditambah lagi layanan pajak akan semakin baik dengan teknologi digitalisasi," pungkas Koni.