Ini Skema Tarif Pajak Minimum buat Perusahaan yang Merugi

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan selektif memungut pajak perusahaan atau korporasi atau wajib pajak (WP) badan yang merugi dengan skema tarif pajak minimum atau alternative minimum tax (AMT).

"AMT menyasar wajib pajak yang merugi bertahun-tahun atau yg marjin laba dibawah rerata sektoral dan ada indikasi penghindaran pajak. Penerapannya akan sangat selektif dan terukur," tulis Staff Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus melalui akun Twitter @prastow yang kami kutip, Senin (30/8/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan Yustinus menanggapi celotehan @PartaiSocmed yang berargumen jika pemungutan pajak untuk perusahaan merugi ini akan menimbulkan efek bola salju. Sehingga bisa berakibat WP badan bersangkutan melakukan PHK besar-besaran.

Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memutuskan akan mengenakan tarif pajak minimum untuk perusahaan yang merugi. Dalam RUU perpajakan, tarif minimal yang dikenakan sebesar 1 persen dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto.

Menkeu beralasan, skema ini diterapkan lantaran banyak perusahaan yang dilaporkan merugi tapi ternyata masih tetap beroperasi. Dia menilai ini terjadi karena WP badan bersangkutan hanya ingin menghindari kewajibannya. "WP melaporkan rugi terus menerus, namun kita lihat mereka tetap beroperasi dan bahkan mengembangkan usahanya di Indonesia," kata Menkeu Sri Mulyani.