PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak tidak menunda melakukan validasi data nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi.
Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Mohammed Lintang mengatakan integrasi NIK sebagai NPWP ditargetkan berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2024. Wajib pajak pun diimbau segera melakukan validasi data dan informasi melalui DJP Online.
"Karena apabila Bapak-Ibu belum melakukan validasi, belum aktivasi sampai 1 Januari 2024, maka ketika itu dianggap Bapak-Ibu belum aktif NIK-nya dan nanti ada konsekuensi antara lain penerapan tarif lebih tinggi," kata Lintang dalam acara Loker BPPK Kemenkeu, kemarin.
Seperti diketahui, tidak adanya NPWP dalam hal ini menggunakan NIK bisa berujung pada pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang lebih tinggi. Misalnya, pengenaan tarif PPh Pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, atau tarif pemotongan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sebesar 100% lebih tinggi bagi yang tidak ber-NPWP.
Namun, perlu dicatat juga bahwa apabila aktivasi atau validasi tidak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak, aktivasi NIK dapat dilakukan oleh DJP secara jabatan. Artinya, pada akhirnya seluruh wajib pajak akan menggunakan NIK-nya sebagai NPWP.
Lintang mengatakan integrasi NIK sebagai NPWP telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini juga sudah mulai diterapkan pada 14 Juli 2022.
