PajakOnline – Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III (Kanwil DJP Jabar III) menyita dua aset bidang tanah milik Wajib Pajak (badan/perusahaan) berinisial SS dan JC dengan nilai total sekitar Rp4 miliar. Tersangka diduga mengemplang pajak melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta lapor Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
Dua bidang tanah yang disita masing-masing berupa tanah seluas 1.665 meter persegi dengan nilai sekitar Rp2,1 miliar yang berlokasi di Jalan Raya Cileungsi – Jonggol, Gang Keramat, Kelurahan Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kemudian, menyita tanah seluas 815 meter persegi dengan nilai sekitar Rp1,9 miliar yang berlokasi di Jalan Jonggol–Cariu kilometer (KM) 1, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
Kepala Kanwil DJP Jabar III Romadhaniah menjelaskan penyitaan aset tersebut merupakan komitmen DJP dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan, sekaligus sebagai langkah pemulihan kerugian negara. Penyitaan dilakukan atas dugaan perbuatan kedua tersangka pada tahun 2019 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9,1 miliar.
“Setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk senantiasa mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku,” kata Kakanwil Romadhaniah yang akrab disapa Nia dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).
Ia mengungkapkan tersangka SS dan JC diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dan/atau dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Perbuatan tersebut terjadi pada masa pajak Januari hingga Desember 2019 melalui PT LEKJ dengan nilai kerugian negara sebesar Rp3,6 miliar, serta pada masa pajak Mei hingga Desember 2019 melalui PT UKKJ dengan nilai kerugian negara sebesar Rp5,5 miliar.
