TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Kanwil DJP Kalbar Atensi Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan perhatian ekstra terhadap penerimaan pajak di sektor perkebunan agar potensi penerimaan maksimal sehingga penerimaan negara dapat bertambah.

"Apabila melihat data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, masih terdapat banyaknya Wajib pajak di sektor perkebunan terutama tanaman kelapa sawit baik atas nama pribadi maupun perusahaan yang belum melakukan kewajiban perpajakannya," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalbar Inge Diana Rismawanti, kemarin.

Inge mengajak semua pihak bersama-sama melakukan edukasi, pengawasan, dan penegakkan hukum kepada khususnya kegiatan di sektor perkebunan kelapa sawit supaya meningkatkan penerimaan negara yang juga digunakan untuk kemajuan daerah Kalbar.

"Terbaru kita telah mengikuti diskusi terfokus yang dipimpin langsung oleh Irjen Pol. Pipit Rismanto selaku Kepala Polisi Daerah (Polda) Kalbar mengenai optimalisasi pendapatan negara dari sektor perkebunan yang diikuti berbagai pihak," kata dia.

Untuk realisasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Kalbar hingga 31 Agustus 2024 telah tercapai Rp6,43 triliun atau 56,99 persen dari jumlah target Tahun 2024.

Ada empat sektor dominan di Kanwil DJP Kalbar yakni sektor perdagangan besar, sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor administrasi pemerintahan dan sektor transportasi dan perdagangan mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 10,8 persen, 27,04 persen, 7,46 persen dan 1,68 persen.

Sementara penerimaan berdasarkan per jenis pajak ini meliputi PPh Non Migas sebesar Rp3,02 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp3,14 triliun, PBB sebesar Rp192,3 miliar dan pajak lainnya sebesar Rp69,5 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar Heronimus Hero mengatakan potensi perkebunan di Kalbar di antaranya lada, kopi, kakao dan sebagainya. Akan tetapi yang paling strategis memiliki nilai ekonimis yang tinggi dan menyangkut penerimaan negara adalah perkebunan sektor kelapa sawit.

Menurutnya produksi kelapa sawit dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) wilayah Kalbar kurang lebih 32 juta ton per tahun. Dalam bentuk Minyak Kelapa Sawit (CPO) capai 6 juta ton.

"Masih banyak investor kelapa sawit yang tidak berkantor di Kalbar sehingga menimbulkan potensi perputaran uang hasil kegiatan usaha sektor kelapa sawit keluar dari Kalbar," katanya seperti dilansir Antara.

Ia menambahkan Kalbar terdapat 368 perusahaan perkebunan dan selalu dilakukan pembinaan berjenjang baik dari Kabupaten maupun dari provinsi dengan jumlah terbanyak perusahaan tersebut di daerah Kabupaten Ketapang.

“Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kalbar sejumlah 134 pabrik ada yang terintegrasi dengan perusahaan perkebunan dan ada PKS non kebun karena aturan dahulu masih memperbolehkan PKS non kebun. Namun, saat ini minimal PKS bisa memenuhi 20 persen kebutuhan dari kebun sendiri,” katanya.