PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I menyita aset penanggung pajak di Medan, belum lama ini. Penyitaan dilakukan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah bekerja sama dengan KPP Madya Dua Bandung.
Aset yang disita adalah tiga rekening bank penanggung pajak senilai Rp10,2 miliar. Menurut Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sumut I Bismar Fahlerie, aset yang disita kini berada dalam penguasaan negara, guna memberikan kesempatan terakhir kepada penunggak pajak untuk melunasi utangnya sebelum dilakukan kegiatan penagihan aktif berikutnya.
"Tindakan penyitaan merupakan langkah terakhir karena wajib pajak belum melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang ditentukan, dan dengan langkah penegakan hukum ini diharapkan dapat memunculkan rasa keadilan pada masyarakat serta meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak," kata Bismar.
Sementara itu, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara melalui Kantor Bea Cukai Kualanamu memusnahkan Barang Milik Negara (BMN) eks Barang Hasil Penindakan (BHP) di bidang Kepabeanan yang bertempat di area Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT. MSA di Deli Serdang.
BMN eks hasil penindakan yang dimusnahkan di antaranya adalah telepon seluler, peralatan elektronik, pakaian, produk tekstil, tas, alat kesehatan, mainan, aksesoris, bibit tanaman, produk olahan makanan, berbagai macam obat-obatan, dan sparepart kendaraan yang nilainya mencapai lebih dari Rp900 juta.
Kegiatan pemusnahan ini disaksikan oleh pejabat dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Polsek Beringin, BBPOM Medan, Balai Karantina Pertanian Kualanamu, Perusahaan Jasa Titipan (PJT), Angkasa Pura 2, dan PT. Pos Indonesia.
Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu Elfi Haris menjelaskan, BMN yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan Bea Cukai Kualanamu selama 2019-2020 atas Barang yang Tidak Dikuasai (BTD), Barang Dikuasai Negara (BDN) yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya, barang yang dilarang dan dibatasi (lartas) untuk diimpor karena tidak memiliki izin dari instansi terkait dan atau melebihi dari batas ketentuan yang telah ditetapkan baik yang dibawa penumpang atau barang kiriman yang pada saat pemasukannya tidak diberitahukan dan atau tidak diberitahukan dengan benar pada dokumen pemberitahuan pabean.
"Kementerian Keuangan akan terus konsisten dalam melakukan upaya penegakan hukum yang dapat menjadi peringatan bagi para wajib pajak lainnya," kata Elfi.
