TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Kemenkeu Raih Predikat WBK dan WBBM

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) bagi 140 unit kerja dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) bagi 24 unit kerja dalam Acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Senin (20/12/2021).

Selain itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga turut menerima penghargaan sebagai pemimpin perubahan karena dinilai berhasil mendorong dan memantik semangat pembangunan ZI di lingkungan instansinya.

Predikat WBK diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi dengan baik, serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan berkinerja tinggi. Sedikit berbeda dengan WBK, predikat WBBM ditambah dengan telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.

“Dengan semakin banyaknya unit kerja WBK/WBBM maka diharapkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan melayani kepada publik dengan prima akan semakin tumbuh dan berkembang sebagaimana harapan kita semua Pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha,” ungkap Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto saat memberi sambutan pada acara tersebut.

Erwan melanjutkan, pembangunan ZI WBK/WBBM merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengatakan pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

“Oleh karenanya pembangunan ZI merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan percepatan reformasi birokrasi,” lanjut Erwan.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang turut hadir secara virtual menyampaikan, pembangunan ZI secara masif yang diiringi profil sumber daya manusia yang mumpuni di setiap instansi diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik sehingga membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.

“Kokohnya integritas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam membangun unit kerja WBK/WBBM. Integritas moral merupakan pondasi dan nilai karakter yang diperlukan dalam membangun kerjasama dan kemitraan berbasis trust termasuk di tingkat global,” kata Wapres Ma'ruf Amin.