TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Ketentuan Faktur Pajak Pengganti

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual BKP/JKP diwajibkan untuk membuat faktur pajak. Faktur pajak sendiri juga memiliki beragam jenis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Salah satunya yaitu faktur pajak pengganti yang merupakan faktur yang diterbitkan atas revisi faktur yang sudah diterbitkan sebelumnya dalam transaksi yang sama.

Faktur pajak pengganti tersebut biasanya dibuat oleh PKP yang melakukan kesalahan atau kekeliruan saat memasukkan data pada faktur sebelumnya. Dalam membuat faktur pajak pengganti, Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang digunakan tetap sama hanya terdapat perubahan pada bagian kodefikasi status faktur pajak.

Berikut beberapa kesalahan yang biasanya terjadi sehingga perlu dibuat faktur pajak pengganti:

1. Kesalahan dalam detail transaksi yaitu pada nomor faktur pajak.
2. Nama lawan transaksi.
3. Alamat lawan transaksi.
4. Pencantuman jumlah barang/jasa.
5. Harga per satuan dari BKP/JKP.
6. Pencantuman nilai DPP, PPN, dan PPnBM.

Terdapat beberapa faktur pajak pengganti yang harus dilakukan ketika merevisi faktur, yaitu:

1. Faktur Pajak Pengganti Beda Tahun
Faktur pajak pengganti yang diterbitkan melewati batas pelaporan SPT Masa Pajak PPN Desember yakni pada 31 Januari tahun depannya.

2. Faktur Pajak Pengganti Beda Bulan
Faktur pajak pengganti yang diterbitkan setelah akhir pelaporan SPT Masa PPN.

3. Faktur Pajak Pengganti Beda Tanggal
Faktur pajak pengganti yang tidak melewati batas pelaporan SPT Masa PPN.

Berikut merupakan cara membuat faktur pajak pengganti pada aplikasi e-Faktur:

1. Login ke aplikasi e-Faktur.
2. Pada menu Faktur Pajak keluaran, masuklah ke Administrasi Faktur dan akan muncul data pajak keluaran.
3. Klik "Faktur" untuk memilih faktur sebelumnya yang ingin diganti dan kemudian klik tombol "Pengganti".
4. Ikuti langkah-langkah yang telah tersedia serta ubah data yang diperlukan jika ada.
5. Klik "Lanjutkan" lalu Anda akan masuk ke halaman "Detail Transaksi".
6. Ganti data faktur dengan data yang sesuai pada pilihan "Ubah Transaksi".
7. Klik "Simpan" lalu kembali ke halaman "Detail Transaksi" dan klik "Simpan" kembali.

Perlu diperhatikan bahwa dalam membuat faktur pajak pengganti terdapat beberapa ketentuan, yaitu:
1. Kodefikasi status faktur pajak pengganti adalah angka 1.
2. Tahun penerbitan NSFP menggunakan tahun penerbitan faktur pajak yang normal yang digantikan.
3. Tanggal penerbitan faktur pajak pengganti sama dengan tanggal penerbitan faktur pajak yang sebelumnya.
4. Faktur pajak pengganti perlu diberikan cap yang menunjukkan kode, NSFP, dan tanggal faktur yang diganti.
5. Faktur pajak pengganti harus digabung dengan faktur pajak normal sebelumnya.
6. Perlu dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN tergantung dari jenis faktur pajak pengganti. (Atania Salsabila)