PajakOnline | Perkembangan APBN hingga 31 Oktober 2025 mencatatkan surplus regional sebesar Rp18,33 Triliun dengan rincian (keterangan pers Kanwil DJPB Bandung terkait Kinerja APBN untuk wilayah Jawa Barat yang diterima redaksi PajakOnline) sebagai berikut;
1. Pendapatan Negara s.d. 31 Oktober 2025 terealisasi sebesar Rp115,91Triliun atau 75,25% dari target yang sebesar Rp154,03 Triliun, tumbuh 5,51% (yoy). Penerimaan perpajakan yang tumbuh sebesar 5,18% (yoy), sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 11,22% (yoy).
2.Penerimaan Pajak secara agregat tercapai Rp84,39 Triliun atau 71,58% dari target Rp117,88 Triliun, tumbuh sebesar 4,95% (yoy) dikontribusi pertumbuhan Pajak Penghasilan PPh 25/29 Badan dan PPh Final. Sedangkan PPN dan PPnBM terkontraksi sebesar 2,89% yang disebabkan peningkatan restitusi pada PPN Dalam Negeri.
Sejalan dengan capaian realisasi penerimaan perpajakan di atas, realisasi penerimaan neto Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) Jawa Barat II telah mencapai Rp38,67 triliun atau 79,15% dari target.
Penerimaan per jenis pajak utama secara mayoritas menunjukkan pencapaian yang positif di antaranya PPN Impor tumbuh 30,91% (yoy), PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh 7,6% (yoy), dan PPh Pasal 22 Impor tumbuh 34,28% (yoy).
3. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp24,77 Triliun, atau 80,86% dari target sebesar Rp30,60 triliun tumbuh 5,96%. Penerimaan Bea Masuk terkontraksi 34,07% atau Rp181,42 M, dipengaruhi tidak adanya importasi beras, penggunaan fasilitas FTA (otomotif), dan penurunan penjualan otomotif di salah satu PLB pada KPPBC Bogor. Bea Keluar (BK) Rp13,3 juta dari komoditas kulit dan kayu (ekspor melalui PLB di KPPBC Bogor). Kanwil DJBC Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal periode penindakan 1 Januari s.d. 31 Oktober 2025 sebanyak 2.182 penindakan, dengan jumlah Barang Hasil Penindakan sebanyak 86,58 juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp129,74 M dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp65,76 M.
4. Realisasi PNBP sebesar Rp6,74 Triliun atau 121,68% dari target Rp5,54 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 11,22% (yoy) dikontribusi PNBP lainnya yang tumbuh 15,54% dan Pendapatan PNBP BLU tumbuh 7,32%.
5. Belanja Negara hingga 31 Oktober 2025 telah terealisasi Rp97,58 Triliun atau 80,24% dari pagu sebesar Rp121,62 Triliun, secara yoy mengalami perlambatan sebesar 6,42% (yoy). Perlambatan ini terutama pada Belanja K/L sebesar 20,53%. Sedangkan realisasi TKD tumbuh sebesar 2,16%. Belanja K/L sampai dengan 31 Oktober 2025 terealisasi sebesar Rp31,35 Triliun atau 69,62% dari pagu. Penyerapan terhadap pagu anggaran Belanja K/L sedikit lebih lambat dibanding tahun lalu pada Belanja Barang dan Modal sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.
6. TKD tumbuh 2,16% dengan realisasi pembayaran sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar Rp66,23 Triliun atau tercapai 86,48% dari pagu. Hampir semua jenis TKD mengalami kontraksi kecuali pada DBH dan DAU yang mengalami pertumbuhan.
7. Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota oleh 2.745 unit SPPG menjangkau 8,5 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 50.850 Unit, tersebar di 1.646 lokasi dengan realisasi Rp5,91 Triliun. KDKMP telah terbentuk 5.970 unit koperasi dan telah berbadan hukum dengan modal dikelola sebesar Rp32,38 Miliar dengan jumlah gerai 1.878 Gerai Usaha di seluruh kab/kota di Jawa Barat.
Realisasi belanja Program Sekolah Rakyat sebesar Rp55,86 Miliar, dengan jumlah sekolah yang telah beroperasi sebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.380 siswa. Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi sebesar Rp.11,59 Miliar menggunakan pola swakelola mandiri yang melibatkan langsung komunitas sekolah dan masyarakat.
Program SMA Unggul Garuda telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp30,84 Miliar. Realisasi belanja Tematik Ketahanan Pangan sebesar Rp1,83 Triliun dengan capaian produksi beras sebesar 8,72 juta ton dengan penyaluran Beras SPHP sebesar 22,46 juta Kg. Program Ketahanan Energi dilaksanakan untuk 5.996 pembangkit listrik.
Penyaluran KUR sebesar Rp23,27 Triliun untuk 428 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp1,63 Triliun untuk 328 ribu debitur.
Pada kondisi makroekonomi, sampai saat ini ketidakpastian global masih terus berlanjut, namun tensi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok mulai mereda. Hal ini memberi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi global. Di triwulan III-2025 ekonomi Tiongkok melambat, perekonomian negara ASEAN termasuk Indonesia masih resilien.
Pemerintah terus memprioritaskan berbagai kebijakan sebagai strategi antisipatif untuk memitigasi tingginya risiko dinamika global akibat perang dagang, volatilitas pasar, dan ketidakpastian geopolitik. Sehingga menghasilkan ekonomi regional Jawa Barat yang tetap tumbuh dengan rincian sebagai berikut:
- Perekonomian Jawa Barat triwulan III 2025 tumbuh 0,46% (q-to-q) dan 5,20% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 461,90 Triliun dan ADHB sebesar Rp759,80 Triliun.
- Tingkat inflasi Jawa Barat Oktober 2025 sebesar 2,63% (y-on-y) dengan IHK 109,02. Secara spasial Inflasi tertinggi di Kota Sukabumi (3,87%) dengan IHK 110,46; sedangkan inflasi terendah di Kab.Subang (2,18%) dengan IHK 110,55.
- Neraca Perdagangan Jawa Barat pada bulan September 2025 mencatatkan Surplus USD 2,35 Miliar dari total Ekspor USD 3,27 Miliar (turun secara m-to-m namun naik secara y-on y) dan Total Impor USD 0,92 Miliar (turun secara m-to-m dan y-on-y).
- Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat pada bulan Oktober 2025 turun 0,25% menjadi 115,83, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 0,67% menjadi 113,98.
- Momentum pertumbuhan ekonomi tetap solid sementara akselerasi belanja negara terus dipercepat dan upaya ekstra dalam optimalisasi penerimaan terus dilakukan untuk menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsive.
Secara keseluruhan realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent, menjaga belanja fiskal dalam dinamika global. APBN terus difungsikan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat di tengah dinamika kondisi ekonomi.
