Kinerja APBN Jawa Barat Tetap Optimal Dukung Stabilitas Ekonomi

Perkembangan Perekonomian sampai dengan 31 Oktober 2024, pelonggaran kebijakan moneter global terus berlanjut di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal ketiga tahun ini masih tercatat cukup baik (2,7 persen yoy), sementara kawasan Eropa masih mengalami stagnasi. Keputusan penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB) pada Oktober (3,4 persen) dan Bank of England (BoE) pada November (4,75 persen) menjadi indikasi dari upaya stimulasi ekonomi di kawasan tersebut. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia, termasuk Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura, menunjukkan tren positif.

Namun, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal ketiga mengalami perlambatan (4,6 persen yoy), menjadi yang terendah sejak pertengahan tahun 2023. Eskalasi konflik di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian global.

Inflasi di wilayah Jawa Barat pada bulan Oktober masih terkendali. Tercatat terdapat kenaikan inflasi sebesar 1,92 persen (yoy) dan IHK mencapai 106,70. Kenaikan harga komoditas seperti beras, emas perhiasan, dan produk tembakau menjadi faktor yang mendorong inflasi pada periode tersebut.

Neraca perdagangan Jawa Barat surplus di angka USD 2,24 M. Ekspor USD 3,24 M, sementara Impor sebesar USD 1,00 M.

Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) turun menjadi 111,27 sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 112,18.

APBN kembali mencatatkan surplus sebesar Rp21,03 triliun dengan total pendapatan
sampai 31 Oktober 2024 mencapai Rp125,31 triliun (74,82 persen dari APBN, sementara total belanja mencapai Rp104,28 triliun (81,17 persen dari APBN).

Pendapatan Wilayah Jabar tumbuh sebesar 2,80% (yoy) atau senilai Rp3,41 triliun. Kenaikan terbesar terjadi pada Pendapatan BLU yang tumbuh 21,89 persen atau senilai 0,57 triliun dan Pajak penghasilan Non Migas yang tumbuh 10,01 persen atau senilai Rp4,45 triiun.

Kenaikan Bea Masuk sebesar 6,52 persen karena terdapat importasi Bulog dan realisasi pelunasan dari hasil audit cukup signifikan. Selain itu, Pendapatan Negara dari sektor pajak juga menunjukan perkembangan yang positif menjelang akhir tahun anggaran ini.

Di tengah gejolak perekonomian, penerimaan dari sektor perpajakan masih tumbuh positif sebesar 4,93 persen.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 11,50 persen atau senilai Rp10,76 triliun. Pertumbuhan terjadi pada semua jenis belanja kecuali Belanja Modal.

Pertumbuhan terbesar pada belanja Barang sebesar 19,33 persen atau senilai Rp2,76 triliun seiring aktivitas ekonomi Jawa Barat yang masih tumbuh positif.

Realisasi TKD tumbuh sebesar 10,90 persen (yoy) pertumbuhan terjadi di semua jenis Dana Transfer. Realisasi terbesar pada DAU sebesar Rp34,10 triliun. Pertumbuhan tertinggi pada Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar 54,16% karena meningkatnya pemda yang mendapat DIF seiring peningkatan kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Keseimbangan Primer menunjukkan surplus sebesar Rp21,03 triliun yang lebih kecil jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Semakin membaiknya kinerja penerimaan perpajakan dan PNBP memberikan andil yang kuat dalam menciptakan angka surplus.

Penerimaan pajak s.d. Oktober 2024 mencapai Rp 95,865 triliun. Penerimaan pajak tahun 2024 tumbuh positif sebesar 4,93 persen (Rp. 4,507 triliun), dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Jenis pajak PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 10,01persen (Rp4,453 triliun). Dari lima jenis pajak, kelompok PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan 0,13 persen (Rp12 miliar) dibanding periode yang sama tahun lalu. PBB mengalami pertumbuhan sebesar 12,06 persen (Rp60 miliar) dibandingkan periode Oktober 2023.

Jika dilihat dari realisasi per bulan, secara neto, pada realisasi bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 10,38 triliun. Lebih besar jika dibanding realisasi netto bulan Oktober 2023 sebesar Rp. 9,03 triliun.

7. Penerimaan neto untuk Kanwil DJBC Jawa Barat sebesar Rp23,38 triliun (64,77persen APBN). Penerimaan rutin Rp23,27 triliun (99,51 persen) dan Extra Effort Rp114,38 miliar (0,49 persen).

Pertumbuhan penerimaan total turun 6,66 persen atau Rp1,67 triliun (yoy). Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian penerimaan antara lain:

(1) penerimaan bea masuk atas importasi non rutin yang cukup signifikan dari Bulog.

(2) pelunasan hasil audit Kepabeanan dan Cukai yang cukup tinggi.

(3) peningkatan penjualan Cukai EA non fasilitas pembebasan.

(4) kenaikan tarif Cukai MMEA Tahun 2024.

(5) denda Cukai yang tumbuh didorong dari penerapan Ultimum Remedium Cukai dari hasil penindakan rokok illegal. Kanwil dan KPPBC melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal dengan jumlah penindakan s.d. 31 Oktober 2024 sebanyak 3.619 penindakan, serta jumlah Barang Hasil Penindakan 51,98 juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp70,62 miliar dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp38,09 miliar.

Total realisasi PNBP tumbuh positif sebesar 10,39 persen (yoy) dengan capaian 117,98 persen dari target Rp5,14 triliun yang kontribusi dari berbagai sumber PNBP lainnya dan pendapatan yang dihasilkan Badan Layanan Umum.

Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi jangka pendek, Pemerintah
mengalokasikan peran fiskal melalui berbagai kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah.

Antara lain Pengendalian Inflasi (Stabilitas Harga) dengan realisasi sebesar Rp1,743 triliun (64,5 persen) yang digunakan antara lain untuk Prasarana Jaringan Sumber Daya Air, Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dialokasikan Rp1,44 triliun, sudah direalisasikan Rp1,047 triliun (72,74 persen) dengan realisasi terbesar pada Kementerian PUPR sebesar Rp664,10 miliar dan Kementerian Sosial sebesar Rp115,61 miliar. Penurunan Prevalensi Stunting dari pagu sebesar Rp144,88 miliar dengan realisasi sebesar Rp123,94 miliar (85,55 persen), realisasi terbesar pada Kementerian PUPR sebesar Rp59,92 miliar dan BKKBN sebesar Rp52,78 miliar.

Alokasi pagu untuk Penurunan Tingkat Pangangguran terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp329,27 miliar turun Rp7,03 miliar atau 2,09 persen dibanding tahun lalu, Realisasi Bansos s.d. 31 Oktober 2024 di Jawa Barat mencapai Rp12,536 T untuk 29.814.738 KPM yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH), Yatim Piatu (YAPI) dan Kartu Prakerja.

Pagu Peningkatan Investasi Rp1,67 miliar dengan realisasi: Rp901,31 juta (54,06 persen) Realisasi terbesar pada Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM sebesar Rp407,91 juta dan Kementerian Pertanian sebesar Rp326,32 juta.
10.

Sebagai kesimpulan, Hingga 31 Oktober 2024, APBN telah menunjukkan perannya yang optimal dalam melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Hal ini ditunjukan oleh kinerja ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,91%, yang terutama didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. Namun demikian, dinamika geopolitik global, perlambatan ekonomi global, dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat pasca Pemilu terus menjadi perhatian pemerintah, yang senantiasa berupaya mengantisipasi dan melakukan mitigasi dampaknya terhadap perekonomian kita.

Akhir kata, APBN telah menunjukkan kinerja yang solid, ditandai dengan defisit yang terkendali, peningkatan belanja negara, dan perbaikan penerimaan negara. Ke depan, APBN terus dioptimalkan peran nya sebagai shock absorber dalam menjaga perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.