PajakOnline.com—Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Maruli Tua Manurung mengatakan KPK mendorong pemerintah daerah (pemda) tidak menyalahgunakan kewenangan dalam upayanya meningkatkan pendapatan daerah.
“Suap, pemerasan dan gratifikasi merupakan tiga bersaudara yang seringkali terjadi dan dilakukan aparat pemerintah,” kata Maruli saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, di Aula Kampung Kopi Banaran, Bawen, Senin (3/6/2024).
Selain itu, dia juga mengajak para wajib pajak untuk aktif melakukan pengawasan. Sehingga, korupsi yang merugikan keuangan daerah dan tiga tindakan tercela itu tak terjadi. Untuk itu, dia mengimbau Pemkab Semarang untuk terus berinovasi menerapkan sistem pemungutan pajak yang mudah dipahami wajib pajak, sehingga tidak membuka peluang penyelewengan.
Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai Pembangunan, termasuk infrastruktur. Hasil pembangunan itu dapat dimanfaatkan semua kalangan masyarakat.
Sejak 2021, lanjut bupati, perolehan pajak daerah terus meningkat, yakni sebesar Rp189,4 miliar lebih. Jumlah itu meningkat menjadi Rp222,4 miliar lebih pada 2022. Sedangkan tahun lalu, realisasi mencapai Rp253,6 miliar lebih.
