TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Kurang Bayar Lebih Kecil, Wajib Pajak Bisa Ajukan Restitusi

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Wajib pajak harus melunasi kurang bayar pajak ketika menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu SPT Tahunan. Apabila kurang bayar ternyata lebih kecil dari nilai pajak yang telah disetor, wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan atau restitusi.

"Atas kelebihan pembayaran dapat diajukan permohonan pemindahbukuan atau diminta kembali melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang," demikian kutipan Pasal 16A ayat (2) PMK 243/2014 s.t.d.d PMK 9/2018.

Pemindahbukuan dilaksanakan berdasarkan PMK 242/2014. Seperti diatur dalam Pasal 16 ayat (2), pemindahbukuan dapat diajukan bila jumlah pembayaran pada surat setoran pajak (SSP) lebih besar daripada pajak yang terutang dalam SPT.

Sementara itu, pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dilakukan berdasarkan PMK 187/2015.

"Pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang ... dapat berupa pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang," kutipan Pasal 3 huruf a PMK 187/2015.

Pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 PMK 187/2015 tersebut dapat diminta kembali oleh pihak pembayar setelah mengajukan permohonan.

Permohonan harus dilengkapi SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP, penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Untuk diketahui, wajib pajak memiliki hak untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan maksimal selama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan yang berlaku umum.

Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan perlu diajukan oleh wajib pajak lewat penyampaian pemberitahuan.

Pemberitahuan harus dilampiri dengan penghitungan pajak sementara, laporan keuangan sementara, dan SSP dalam hal terdapat kekurangan pembayaran.

Bila SPT Tahunan yang diajukan perpanjangan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan juga harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Saat ini, pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dapat disampaikan melalui fitur e-PSPT yang tersedia di DJP Online.